HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menilai polemik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berdampak hingga Singapura dan Malaysia tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan lingkungan.
Dia menduga ada kepentingan ekonomi yang lebih fundamental di balik perhatian serius Singapura terhadap kebijakan Indonesia.
Kamrussamad mengaitkan dinamika tersebut dengan kebijakan pemerintah mengenai penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.
Menurut dia, kebijakan yang mewajibkan devisa hasil ekspor ditempatkan di Indonesia selama satu tahun dan disimpan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi memengaruhi likuiditas perbankan Singapura.
“Saya melihat ini langkah yang tepat. Akar masalahnya kalau kami telaah sebetulnya adalah kekhawatiran Singapura sejak diberlakukannya PP 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor,” kata Kamrussamad pada Selasa, 3 November 2026.
Dia menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
Selama ini, menurut dia, sebagian devisa hasil ekspor sumber daya alam Indonesia tidak kembali dan berputar di dalam negeri.
Kamrussamad menduga perubahan kebijakan tersebut berdampak terhadap negara-negara yang selama ini menjadi pusat transaksi dan pengelolaan keuangan perdagangan komoditas Indonesia.
“Komitmen bahwa DHE harus ditempatkan di Indonesia selama satu tahun dan mengendap di Himbara itu memengaruhi betul likuiditas perbankan mereka,” ujarnya.
Dia juga mengaitkan dinamika hubungan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia dengan agenda pembenahan tata kelola sumber daya alam yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kamrussamad, pemerintah tengah melakukan penertiban terhadap pengelolaan aset dan utang di sektor pertambangan serta perkebunan.
Langkah tersebut, kata dia, turut menyentuh kepentingan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pihak asing.
Selain itu, pemerintah disebut sedang membenahi praktik perdagangan ekspor yang selama ini berpotensi merugikan penerimaan negara, seperti under-invoicing dan transfer pricing.
Dia menjelaskan, praktik tersebut dapat terjadi ketika perusahaan produsen di Indonesia menggunakan perusahaan afiliasi di negara lain sebagai perantara perdagangan atau trader.
Akibatnya, harga transaksi ekspor yang tercatat dari Indonesia bisa jauh lebih rendah dibandingkan harga jual perusahaan perantara kepada pembeli akhir di negara tujuan.
Kamrussamad mencontohkan komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dia menyebut produk yang dijual dari Indonesia dengan harga sekitar 600 dolar AS per ton dapat dipasarkan kembali melalui perusahaan perantara dengan harga mencapai 1.900 dolar AS per ton.
Menurut dia, selisih tersebut menjadi persoalan karena berpotensi mengurangi basis pengenaan pajak dan penerimaan negara.
“Ini yang ingin dibenahi oleh Presiden Prabowo. Cepat atau lambat, dampaknya akan terasa terhadap negara-negara yang selama ini menjadi hub perdagangan kita,” katanya.
*Karhutla Tetap Harus Ditangani
Meski menyoroti dimensi ekonomi dan geopolitik, Kamrussamad tidak menampik karhutla tetap menimbulkan persoalan serius.
Mulai dari kerusakan ekosistem, ancaman terhadap satwa, gangguan kesehatan masyarakat, hingga memburuknya hubungan sosial dengan negara tetangga.
Dia mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Penindakan tersebut, menurut dia, mencakup sanksi administratif terhadap perusahaan, kewajiban pemulihan ekosistem, hingga proses hukum terhadap individu yang ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, dia mengakui upaya pemadaman di lapangan masih menghadapi kendala karena luasnya area kebakaran tidak sebanding dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Salah satu tantangan terbesar berada di kawasan gambut. Api yang tidak terlihat di permukaan masih dapat bertahan di lapisan bawah tanah dan menghasilkan asap dalam jumlah besar.
“Pemadaman ini memang kewalahan karena luasnya lahan yang terbakar dengan sumber daya yang kita miliki,” ujarnya.
Terkait kemungkinan bantuan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Kamrussamad menyebut hal tersebut sebagai masukan yang baik.
Dia berharap kondisi kebakaran mulai mereda seiring berakhirnya periode El Nino dan memasuki November.
Di sisi lain, Kamrussamad mengungkapkan pemerintah telah mencabut sejumlah izin perusahaan yang berkaitan dengan persoalan karhutla.
Dia menyebut terdapat sekitar tujuh izin yang telah dicabut, meski tidak merinci nama perusahaan maupun lokasi pencabutan tersebut.
Dia juga menekankan dugaan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar untuk menekan biaya operasional perkebunan.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten agar karhutla tidak terus berulang.
Kamrussamad menegaskan perubahan arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir perlu dilihat dalam konteks kepentingan nasional.
Dia menilai Indonesia perlu lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam dan memastikan hasil ekspor memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik.
“Kenapa DHE menjadi penting? Karena hasil ekspor sumber daya alam kita selama ini dananya tidak pernah kembali ke Indonesia,” katanya.(ams)
Komentar (0)