Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 5,6 persen pada 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase tersebut turun dari 8,07 persen pada 2021 dan menjadi yang terendah sejak 2004.
Penurunan tersebut berlangsung secara bertahap, yakni dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 7,51 persen pada 2022, kemudian 7,34 persen pada 2023. Tren penurunan berlanjut pada 2024 dengan angka kemiskinan sebesar 6,54 persen, lalu kembali turun menjadi 6,13 persen pada 2025 hingga mencapai 5,6 persen pada 2026 atau berkurang 0,53 poin persentase dalam setahun terakhir.
Sejalan dengan penurunan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin di Banyuwangi juga mengalami pengurangan. Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam menjelaskan, berdasarkan data Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 91.570 orang atau berkurang 8.560 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin," ujar Abdus dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Perbaikan kondisi kemiskinan tersebut juga terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Menurutnya, indeks P1 yang menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan P2 yang menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin sudah membaik.
"Kedua indeks ini penting untuk melihat kondisi kemiskinan lebih mendalam, guna merancang program penanggulangan yang lebih tepat sasaran," tambahnya.
Selain tercermin dari perubahan indeks kemiskinan, kondisi positif ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Abdus menjelaskan, faktor tersebut meliputi perkembangan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, hingga perubahan harga kebutuhan pokok, khususnya pangan.
Menurutnya, stabilitas harga pangan turut berpengaruh terhadap kondisi pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya porsi kebutuhan makanan dalam pembentukan garis kemiskinan.
"Stabilitas harga pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena pengeluaran untuk kebutuhan makanan memiliki porsi yang besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi sangat penting," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak. Ia menyebut dukungan masyarakat turut berperan dalam menyukseskan berbagai program pengentasan kemiskinan di daerahnya.
Sebagai tindak lanjut dari kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan empat strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Salah satu bentuk pelaksanaan strategi tersebut diwujudkan melalui program Banyuwangi Berbagi yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat. Melalui program ini, bantuan sembako serta bahan pangan berprotein disalurkan kepada warga miskin desil 1 dan 2 secara by name by address.
"Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat," ucapnya.
Setelah berupaya untuk mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial, pemerintah daerah juga melanjutkan strategi penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan dan pendapatan masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui sejumlah program pemberdayaan ekonomi, seperti UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar daerah, hingga fasilitasi ongkos kirim gratis bagi UMKM.
Selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, strategi ketiga difokuskan pada upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta penyediaan pelatihan keterampilan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kemandirian ekonomi.
"Mereka kita dorong mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa. Ada juga program Banyuwangi Ayo Kursus, berupa pelatihan keterampilan gratis dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar bisa berwirausaha," tutur Ipuk.
(akd/akd)
Komentar (0)