Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyesuaian atau mengefisienkan biaya operasional dan optimalisasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Juru Bicara BGN Tysa Novenny dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan kebijakan ini untuk memastikan pengelolaan anggaran program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tetap sesuai dengan pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah ditetapkan.
"Penataan pembiayaan tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan tidak melampaui batas alokasi yang tersedia," kata dia.
Dia menjelaskan penyesuaian skema pembiayaan langkah penting mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus memastikan alokasi dana tetap berorientasi pada pemenuhan kualitas gizi penerima manfaat.
Pagu anggaran penyediaan makanan ditetapkan Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar, serta penyesuaian dilakukan terhadap biaya operasional dapur yang kini ditetapkan maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.
Baca juga: BGN berdayakan lebih dari satu juta tenaga kerja dalam Program MBG
Penghitungan biaya tersebut didasarkan pada jumlah riil penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
Sebelumnya, kata dia, skema pembiayaan operasional menggunakan mekanisme at cost tanpa plafon sehingga berpotensi menimbulkan pengeluaran yang melampaui pagu anggaran negara.
“Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat,” katanya.
Dia menambahkan penyesuaian juga diberlakukan terhadap skema insentif mitra. Jika sebelumnya mitra menerima tarif harian tetap Rp6.000.000, kini pemerintah menerapkan insentif fasilitas SPPG Rp2.000 per penerima manfaat.
Pemberian insentif tersebut didasarkan pada ketersediaan dan mutu layanan kepada penerima manfaat, sehingga alokasi anggaran dapat dikelola secara lebih terukur dan tetap berada dalam batas pagu yang ditetapkan.
Selain itu, komponen kendaraan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional. Sejak awal pelaksanaan program, penyediaan kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, serta peralatan makan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra.
Seluruh komponen pembiayaan yang mencakup biaya operasional, biaya bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan, dihitung dan dibebankan berdasarkan periode satu bulan penuh.
Ia menilai efisiensi pembiayaan perlu diimbangi dengan pengelolaan operasional SPPG yang optimal.
Hal tersebut mencakup perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan operasional dapur, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat,” demikian Tysa.
Baca juga: BGN efisiensi anggaran MBG Rp44 triliun wujud perbaikan tata kelola
Baca juga: AMMSI dukung penyesuaian operasional MBG perkuat efisiensi anggaran
Juru Bicara BGN Tysa Novenny dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan kebijakan ini untuk memastikan pengelolaan anggaran program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tetap sesuai dengan pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah ditetapkan.
"Penataan pembiayaan tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan tidak melampaui batas alokasi yang tersedia," kata dia.
Dia menjelaskan penyesuaian skema pembiayaan langkah penting mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus memastikan alokasi dana tetap berorientasi pada pemenuhan kualitas gizi penerima manfaat.
Pagu anggaran penyediaan makanan ditetapkan Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar, serta penyesuaian dilakukan terhadap biaya operasional dapur yang kini ditetapkan maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.
Baca juga: BGN berdayakan lebih dari satu juta tenaga kerja dalam Program MBG
Penghitungan biaya tersebut didasarkan pada jumlah riil penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
Sebelumnya, kata dia, skema pembiayaan operasional menggunakan mekanisme at cost tanpa plafon sehingga berpotensi menimbulkan pengeluaran yang melampaui pagu anggaran negara.
“Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat,” katanya.
Dia menambahkan penyesuaian juga diberlakukan terhadap skema insentif mitra. Jika sebelumnya mitra menerima tarif harian tetap Rp6.000.000, kini pemerintah menerapkan insentif fasilitas SPPG Rp2.000 per penerima manfaat.
Pemberian insentif tersebut didasarkan pada ketersediaan dan mutu layanan kepada penerima manfaat, sehingga alokasi anggaran dapat dikelola secara lebih terukur dan tetap berada dalam batas pagu yang ditetapkan.
Selain itu, komponen kendaraan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional. Sejak awal pelaksanaan program, penyediaan kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, serta peralatan makan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra.
Seluruh komponen pembiayaan yang mencakup biaya operasional, biaya bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan, dihitung dan dibebankan berdasarkan periode satu bulan penuh.
Ia menilai efisiensi pembiayaan perlu diimbangi dengan pengelolaan operasional SPPG yang optimal.
Hal tersebut mencakup perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan operasional dapur, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat,” demikian Tysa.
Baca juga: BGN efisiensi anggaran MBG Rp44 triliun wujud perbaikan tata kelola
Baca juga: AMMSI dukung penyesuaian operasional MBG perkuat efisiensi anggaran
Komentar (0)