JAKARTA, KOMPAS — Komitmen perusahaan untuk membangun rantai pasok bebas deforestasi masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Panjangnya rantai pasok dan keterbatasan pelacakan asal bahan baku menyulitkan perusahaan memastikan komoditas yang digunakan tidak berasal dari kegiatan yang merusak hutan dan ekosistem.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Mendorong Pertanian Ramah Lingkungan melalui Pembiayaan Lanskap: Membangun Rantai Pasokan yang Inklusif dan Transparan” yang diselenggarakan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Di kesempatan itu, Direktur PISAgro Insan Syafaat menyampaikan, komitmen keberlanjutan perusahaan sebenarnya telah berkembang selama 10–15 tahun terakhir. Namun, penerapannya hingga ke seluruh rantai pasok masih menjadi tantangan.
“Tidak semua perusahaan mendapatkan bahan baku langsung dari petani. Ada yang melalui pemasok pihak ketiga atau perantara. Hal ini membuat perusahaan kesulitan mengetahui asal bahan baku dan memastikan praktik produksinya,” kata Insan.
Selain Insan, acara diskusi ini turut dihadiri Direktur Dampak Asia Climate-Smart Landscape Fund (ACLF) Fitrian Ardiansyah, salah satu pendiri Anomali Coffee dan Pipiltin Cocoa Irvan Helmi, Kepala Keberlanjutan Korporasi HSBC Indonesia Nuni Sutyoko, serta Spesialis Pembiayaan Berkelanjutan WWF Indonesia Fiona Armintasari.
Diskusi ini juga ikut dihadiri CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda dan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan, dan Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Pangan Radian Bagiyono.
Komitmen keberlanjutan tidak cukup hanya diterapkan di wilayah operasional perusahaan, tetapi juga perlu menjangkau petani
Insan pun menyampaikan, masih sulitnya untuk mengetahui asal bahan baku cukup menyulitkan perusahaan memastikan seluruh bahan baku berasal dari proses produksi yang tidak menyebabkan deforestasi. Sebab, komitmen keberlanjutan tidak cukup hanya diterapkan di wilayah operasional perusahaan, tetapi juga perlu menjangkau petani dan pemasok yang terlibat dalam rantai produksi.
Di sisi lain, petani kecil menghadapi keterbatasan untuk memenuhi standar keberlanjutan. Persoalan legalitas lahan, biaya sertifikasi, dan kebutuhan pendampingan teknis menjadi sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar petani dapat terlibat dalam rantai pasok berkelanjutan.
Sementara itu, salah satu pendiri Anomali Coffee dan Pipiltin Cocoa, Irvan Helmi menilai, tanggung jawab membangun rantai pasok berkelanjutan juga perlu melibatkan pelaku usaha hilir, seperti perusahaan manufaktur dan peritel. Permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan secara bertanggung jawab juga perlu diperkuat.
Menurut Insan, konsumen di pasar domestik masih cenderung mengutamakan kualitas, harga, dan kemasan dibandingkan sertifikasi atau klaim keberlanjutan. Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk mendorong pelaku usaha menerapkan praktik pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab.
Ia juga menyoroti skema sertifikasi yang dinilai lebih mudah diterapkan perusahaan besar. Adapun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi kendala karena skala usaha yang lebih kecil dan tersebar.
Selain persoalan keterlacakan bahan baku dan kesiapan petani, keterbatasan pembiayaan juga menjadi tantangan dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Perbaikan praktik produksi dan pemenuhan standar lingkungan membutuhkan dukungan modal. Namun, pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut perlu mempertimbangkan risiko serta karakteristik usaha dan komoditas yang dikelola.
Kemitraan antara lembaga keuangan, perusahaan, pemerintah, dan organisasi yang memahami kondisi produksi diperlukan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai.
Kepala Keberlanjutan Korporasi HSBC Indonesia, Nuni Sutyoko mengatakan, pengurangan risiko diperlukan untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan proyek berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan ialah memanfaatkan dana publik dan subsidi sebagai modal awal atau instrumen mitigasi risiko.
Menurut Nuni, lembaga keuangan juga perlu memahami kondisi di lapangan karena kebutuhan petani, pelaku usaha, dan perbankan tidak selalu sama. Karena itu, kemitraan antara lembaga keuangan, perusahaan, pemerintah, dan organisasi yang memahami kondisi produksi diperlukan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai.
Selain pengurangan risiko, pembiayaan juga perlu disesuaikan dengan siklus produksi komoditas. Insan Syafaat mencontohkan, kebutuhan masa tenggang pembiayaan untuk kelapa sawit berbeda dengan kakao, kopi, dan karet. Dalam paparannya, ia menyebut masa tenggang setidaknya lima tahun untuk kelapa sawit dan tiga hingga empat tahun untuk kakao, kopi, serta karet.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar kewajiban pembayaran tidak mengabaikan waktu yang dibutuhkan petani untuk menghasilkan komoditas. Dengan demikian, skema pembiayaan diharapkan dapat mendukung perbaikan praktik produksi tanpa menambah beban petani.
Di tingkat pemerintah, tantangan penerapan rantai pasok berkelanjutan juga berkaitan dengan kesiapan petani kecil memenuhi standar produksi. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Pangan Radian Bagiyono mengatakan, petani masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari legalitas lahan, biaya sertifikasi, hingga keterbatasan pendampingan teknis.
Padahal, petani kecil memiliki peran penting dalam produksi komoditas perkebunan. Dalam paparannya, Radian menyebut sekitar 4,9 juta petani kecil terlibat dalam sektor kelapa sawit dan berkontribusi sekitar 42 persen terhadap total produksi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi pembiayaan dan bantuan teknis bagi petani. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sistem sertifikasi yang telah tersedia, termasuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), agar penerapan standar keberlanjutan tidak menambah beban petani melalui mekanisme yang tumpang tindih.
Selain itu, pemerintah mengupayakan pemberian insentif bagi penerapan rantai pasok yang bebas dari deforestasi dan konversi lahan. Harapannya, dapat memperkuat praktik produksi berkelanjutan sekaligus memastikan petani kecil tetap terlibat dalam rantai pasok komoditas.
Komentar (0)