Pemerintah mulai mengevaluasi arah pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter di Indonesia. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar smelter yang beroperasi saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi, sehingga proses hilirisasi dinilai belum memberikan nilai tambah secara maksimal.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sebagian besar produk hasil pengolahan mineral saat ini masih berada pada kisaran 50-60 persen dari keseluruhan rantai nilai. Jumlah smelter yang menghasilkan produk setengah jadi pun terus bertambah.
Pemerintah tidak ingin kondisi tersebut terus berlanjut, termasuk dengan mengirimkan produk setengah jadi ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut. Bahlil menegaskan, arah hilirisasi ke depan harus lebih berorientasi pada produksi barang jadi.
“Yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya,” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (4/11).
Ia menilai nilai tambah dari pengolahan sumber daya mineral baru dapat dinikmati secara optimal apabila proses pengolahan dilakukan hingga menghasilkan produk akhir di dalam negeri. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan kajian sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan smelter berikutnya, termasuk evaluasi terhadap pemberian izin smelter baru.
Bahlil menjadikan industri nikel sebagai contoh keberhasilan kebijakan hilirisasi. Pada periode 2017-2019, nilai ekspor nikel Indonesia tercatat sekitar USD 3,3 miliar. Setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, nilainya meningkat menjadi sekitar USD 34 miliar.
Menurut Bahlil, capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi. Salah satu hasilnya adalah terbentuknya ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari pertambangan, smelter, produksi prekursor dan katoda, hingga sel baterai.
Ia mengungkapkan, gagasan membangun ekosistem baterai terintegrasi tersebut sempat diragukan ketika disampaikan pada 2020. Namun, kini Indonesia telah memiliki industri baterai yang menjadi bagian dari rantai pasok global.
Bahlil juga menyebut Amerika Serikat telah memperoleh pasokan bahan baku prekursor dan katoda dari Indonesia. Selain itu, Indonesia kini memiliki tiga pabrik baterai, termasuk fasilitas di Karawang yang diresmikan pada 2024.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno dalam laporannya menyampaikan bahwa pengembangan industri minerba ke depan perlu diarahkan pada pendalaman rantai nilai. Artinya, pengolahan mineral tidak cukup berhenti pada produk setengah jadi, tetapi harus berlanjut ke bahan antara hingga komponen industri, termasuk untuk kebutuhan industri baterai.
Arah kebijakan ini diharapkan membuat industri pengolahan mineral di dalam negeri menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.
Evaluasi pembangunan smelter pun menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah orientasi hilirisasi. Bukan lagi sekadar memperbanyak jumlah fasilitas pengolahan, melainkan memastikan industri tersebut mampu menghasilkan produk akhir dan memperkuat rantai industri nasional.
Komentar (0)