REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Seorang anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk menstruasi, khususnya pembalut. Desakan ini mengemuka dengan alasan keterjangkauan harga dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan pemerintah seharusnya mempertimbangkan pengecualian PPN untuk produk menstruasi atau menanggung pajaknya melalui subsidi negara. Ia menegaskan bahwa menstruasi bukanlah sebuah pilihan gaya hidup.
"Menstruasi bukanlah pilihan atau gaya hidup, juga bukan pengeluaran diskresioner yang bisa ditunda. Ini adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari perempuan," tegas Selly di Jakarta, Selasa.
Selly menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Menurutnya, aturan tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa menilai konsekuensinya.
"Persoalannya bukan sekadar apakah pajak ini secara spesifik menargetkan perempuan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa sebenarnya yang menanggung bebannya," ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Beban bagi Perempuan Berpenghasilan Rendah
Selly menyoroti bahwa perempuan dari kalangan berpenghasilan rendah sangat rentan terhadap tingginya biaya produk menstruasi. Hal ini disebabkan produk tersebut merupakan kebutuhan berulang yang tidak dapat dihindari.
Ia juga mengutip rekomendasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan ulang pengenaan PPN pada produk menstruasi. Komnas Perempuan menilai kebijakan pajak saat ini belum cukup memperhitungkan kebutuhan spesifik perempuan dalam menjalankan hak kesehatan reproduksinya.
Selly menyerukan agar pertimbangan gender diperkuat dalam kebijakan fiskal. Ia menekankan bahwa perpajakan harus dinilai tidak hanya dari potensi penerimaan negara, tetapi juga dampaknya terhadap kebutuhan dasar dan kualitas hidup perempuan.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk memastikan kelompok rentan, termasuk perempuan dari rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan pelajar perempuan, dapat mengakses produk menstruasi yang layak. Upaya ini, katanya, harus diintegrasikan dengan akses terhadap fasilitas sanitasi, air bersih, layanan kesehatan reproduksi, dan edukasi kesehatan menstruasi.
Selly meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya guna memasukkan kebutuhan perempuan ke dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa meskipun penerimaan negara tetap esensial untuk membiayai pembangunan dan layanan publik, kebijakan fiskal juga harus menjunjung tinggi keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
Komentar (0)