Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rencana revisi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memperbesar porsi devisa hasil ekspor yang dikonversi dari dolar AS ke rupiah.
“Memang sedang dirancang perubahan aturan DHE, yang pada intinya adalah untuk mendorong tingkat konversi yang lebih tinggi bagi dolar AS yang masuk sebagai devisa hasil ekspor,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Selasa.
Suahasil menjelaskan ide itu merupakan salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan di dalam negeri.
“Kami ingin supaya devisa hasil ekspor tersebut bisa dikonversi lebih tinggi dan kemudian menjadi penguatan untuk sektor keuangan atau pasar keuangan kita,” ujarnya menambahkan.
Kebijakan DHE SDA sudah berlaku sejak 1 Juni 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.
Dalam aturan DHE SDA, eksportir SDA wajib menempatkan devisa hasil ekspor mereka ke dalam rekening khusus (reksus) bank milik negara (Himbara).
Untuk sektor nonmigas, eksportir wajib menempatkan 100 persen DHE SDA selama 12 bulan.
Sementara itu, untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama paling sedikit 3 bulan.
Kemudian, dalam kebijakan DHE SDA, konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen dari total DHE SDA perusahaan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah membahas perubahan kebijakan DHE SDA.
Budi menyampaikan bahwa pembahasan revisi masih berlangsung dan pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari para pelaku ekspor sebelum menetapkan perubahan aturan.
Meski demikian, Mendag memastikan, revisi DHE SDA itu tidak berkaitan dengan beroperasinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
"Sebenarnya (perubahan) enggak ada kaitannya dengan DSI. Tapi nanti ya perubahan-perubahan selanjutnya. Tapi usulan pengusaha yang nanti akan dibahas dan dipastikan kembali," kata Budi.
Baca juga: Pemerintah berencana revisi kebijakan DHE SDA
Baca juga: OJK imbau bank devisa yang ditunjuk tetap "prudent" kelola dana DHE
Baca juga: DSI antara kekuatan baru dan risiko ekspor
“Memang sedang dirancang perubahan aturan DHE, yang pada intinya adalah untuk mendorong tingkat konversi yang lebih tinggi bagi dolar AS yang masuk sebagai devisa hasil ekspor,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Selasa.
Suahasil menjelaskan ide itu merupakan salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan di dalam negeri.
“Kami ingin supaya devisa hasil ekspor tersebut bisa dikonversi lebih tinggi dan kemudian menjadi penguatan untuk sektor keuangan atau pasar keuangan kita,” ujarnya menambahkan.
Kebijakan DHE SDA sudah berlaku sejak 1 Juni 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.
Dalam aturan DHE SDA, eksportir SDA wajib menempatkan devisa hasil ekspor mereka ke dalam rekening khusus (reksus) bank milik negara (Himbara).
Untuk sektor nonmigas, eksportir wajib menempatkan 100 persen DHE SDA selama 12 bulan.
Sementara itu, untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama paling sedikit 3 bulan.
Kemudian, dalam kebijakan DHE SDA, konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen dari total DHE SDA perusahaan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah membahas perubahan kebijakan DHE SDA.
Budi menyampaikan bahwa pembahasan revisi masih berlangsung dan pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari para pelaku ekspor sebelum menetapkan perubahan aturan.
Meski demikian, Mendag memastikan, revisi DHE SDA itu tidak berkaitan dengan beroperasinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
"Sebenarnya (perubahan) enggak ada kaitannya dengan DSI. Tapi nanti ya perubahan-perubahan selanjutnya. Tapi usulan pengusaha yang nanti akan dibahas dan dipastikan kembali," kata Budi.
Baca juga: Pemerintah berencana revisi kebijakan DHE SDA
Baca juga: OJK imbau bank devisa yang ditunjuk tetap "prudent" kelola dana DHE
Baca juga: DSI antara kekuatan baru dan risiko ekspor
Komentar (0)