Dicopot Mardiono dari Sekjen PPP, Taj Yasin Ngaku Belum Terima Surat Resmi

Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PPP Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengaku belum menerima surat pencopotan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Gus Yasin mengatakan, dirinya belum menerima surat pemberitahuan tentang pencopotan dirinya secara resmi. Ia bahkan mengetahui kabar pencopotannya dari berita.

"Itu kan masih belum saya terima ya surat pencopotannya sampai saat ini. Ya baru di media semuanya. Kalau ada pencopotan harusnya ada pemberitahuan dari pengurus ke kan, yang tanda kutip ada ada tiga nama yang dicopot," ujar Gus Yasin di kompleks kantor gubernur, Selasa (3/10).

Terkait alasan pencopotan dirinya yang disebut karena sering absen mengikuti kegiatan atau agenda partai, Gus Yasin membantahnya.

"Kalau itu bisa tanya kalau itu tanyakan saja kepada kawan-kawan. Aktif atau engga. Ya saya diundang partai, datang. Kegiatan-kegiatan masih sering datang toh. Sering (datang)," jelas dia.

Saat ditanya apakah dirinya kecewa dengan keputusan pencopotannya sebagai Sekjen, Gus Yasin mengaku dirinya hanya mengikuti proses yang sedang berjalan.

"Ya, kita kita ikuti saja ya. Yang jelas saya belum menerima dari dari pengurus DPP secara resmi," tegas dia.

Namun ia berharap, para pengurus PPP dapat kembali duduk berkumpul bersama demi keutuhan partai.

"Semoga ada titik temu lah biar bisa kumpul lagi," kata Gus Yasin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menonaktifkan Taj Yasin Maimoen dari jabatan Sekretaris Jenderal dan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP.

Mardiono menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi dan pergantian kepengurusan partai.

"Ya sudah biasa di dalam organisasi itu, seperti halnya di dalam organisasi yang lain maupun partai politik, yaitu melakukan restrukturisasi dan pergantian kepengurusan. Itu sudah hal yang biasa, ya. Itu bukan barang terlarang, pertama. Yang kedua, ini adalah proses politik internal, ya. Sekali lagi ini proses politik internal. Jadi di dalam organisasi atau partai politik itu adalah rumah tangga," kata Mardiono kepada wartawan, Senin (2/11).

Menurut dia, kedua kader tersebut tidak pernah aktif dalam berbagai kegiatan resmi maupun agenda sosial yang diselenggarakan partai.

Ia menyebut, undangan kegiatan organisasi yang tidak dihadiri keduanya mencakup agenda resmi yang bersifat konstitusional, seperti rapat harian, rapat koordinasi, hingga kegiatan dalam rangka memperingati hari besar Islam.

Selain itu, keduanya juga disebut tidak pernah menghadiri kegiatan sosial yang diselenggarakan PPP, baik di kantor maupun di luar kantor.