Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pasca Bencana Sumatera juga berfokus pada pemulihan perekonomian rakyat yang terdampak. Komitmen ini diwujudkan melalui akselerasi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) produktif senilai Rp 3 juta per pelaku usaha.
Kebijakan ini menyasar para pelaku usaha mikro di akar rumput yang kehilangan alat produksi dan modal kerja. Mereka adalah para pedagang pasar, warung kelontong, pemilik kedai makanan, hingga kafe di 18 kabupaten/kota.
Urgensi perbaikan dan pemulihan alat usaha dinilai sangat mendesak. Banyak peralatan penunjang harian warga yang rusak terendam lumpur maupun hanyut.
Progres penyelesaian pekerjaan tahap pertama telah merampungkan verifikasi data 70.296 penerima di Aceh. Bank penyalur adalah Bank Aceh Syariah dan BSI.
Anggaran bantuan bersumber dari alokasi penugasan Presiden Republik Indonesia yang disalurkan melalui Kementerian UMKM dengan pagu bantuan tunai Rp 3 juta per pelaku usaha.
Dana itu dapat dimanfaatkan untuk membeli kembali mesin dan sarana kerja yang rusak, mulai dari kompor, blender, hingga perlengkapan dagang, sehingga aktivitas usaha rumah tangga dapat langsung beroperasi kembali.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan ketatnya proses penapisan data penerima manfaat saat memaparkan realisasi bantuan modal kerja tersebut.
"Pada tahap pertama, data yang kami terima berdasarkan usulan kepala daerah melalui dinas UMKM dan koperasi di masing-masing wilayah berjumlah 173.600 data. Setelah melalui proses verifikasi dan pembersihan data (cleansing), jumlah yang dinyatakan valid menjadi 112.849 penerima," jelas Maman.
"Saat ini, data tersebut sedang dalam proses untuk direalisasikan. Data tersebut akan kami masukkan ke tahap kedua. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami akan merealisasikan bantuan terlebih dahulu bagi 112.849 usaha mikro yang tersebar di 48 dari 50 kabupaten/kota di tiga provinsi yang telah menyampaikan usulan calon penerima Banpres," imbuh Maman.
Maman menerangkan pemadanan data dengan sistem Dukcapil dan status kredit perbankan dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan berkeadilan. Di tahap pertama bantuan difokuskan kepada UMKM yang belum memiliki akses di sistem perbankan.
"Saya ingin menegaskan kembali kepada teman-teman media bahwa Banpres untuk rehabilitasi usaha mikro ini ditujukan bagi pelaku usaha yang sama sekali belum memiliki akses ke perbankan. Bagi pelaku usaha yang telah mengakses layanan perbankan, pemerintah sudah menyiapkan kebijakan penanganan tersendiri, termasuk relaksasi untuk meringankan beban mereka," jelas dia.
"Sementara itu, bantuan tahap pertama ini diprioritaskan bagi saudara-saudara kita yang belum terakses layanan perbankan dan memenuhi kriteria penerima bantuan. Dengan demikian, calon penerima yang sudah terdaftar sebagai nasabah KUR tidak lagi berhak menerima Banpres ini karena pemerintah telah menyiapkan kebijakan tersendiri untuk membantu mereka," sebut Maman.
Ia juga menggarisbawahi instruksi Presiden mengenai tenggat waktu realisasi pencairan di lapangan. Mengingat seluruh bantuan untuk UMKM harus direalisasikan sebelum Desember 2026.
"Namun, perlu saya garis bawahi bahwa bantuan ini bukan berasal dari saya secara pribadi, melainkan dari Bapak Presiden. Kami hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana. Saat ini kami juga sedang menyiapkan percepatan penyaluran tahap kedua. Prinsipnya, sesuai perintah Bapak Presiden melalui Ketua Satgas, seluruh bantuan harus direalisasikan sebelum Desember tahun ini. Arahan dan aspirasi dari Pak Wakil Gubernur juga sudah kami tindak lanjuti. Saya tadi melakukan pengecekan terakhir, dan Bank Aceh sudah bisa ikut merealisasikan penyaluran bantuan. Jadi, sudah aman," tegasnya.
Strategi pemulihan ekonomi ini berpedoman langsung pada dokumen panduan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Ketenagakerjaan.
Dokumen Renduk PRRP menetapkan arah rehabilitasi melalui penyediaan restrukturisasi dan relaksasi kredit, kemudahan pengajuan serta subsidi bunga KUR, bantuan permodalan Presiden senilai Rp3 juta bagi 200 ribu usaha mikro, penyediaan peralatan dan tempat usaha/pasar, revitalisasi Rumah Produksi Bersama, hingga pendampingan terpadu lewat Klinik UMKM Bangkit.
Pada fase rekonstruksi, Renduk mengamanatkan formalisasi usaha, penguatan tata kelola risiko, serta pengembangan klaster UMKM dan koperasi yang tangguh menghadapi bencana.
Berdasarkan data makro rencana aksi dalam dokumen Renduk PRRP dan rekapitulasi Poskonas PRR, percepatan pemulihan ekonomi mencakup wilayah terdampak di tiga provinsi. Pada tingkat kabupaten/kota, sebanyak 48 dari 50 daerah yang mengusulkan telah difasilitasi dalam pencairan tahap pertama, dengan batas akhir pengusulan tahap kedua ditutup pada 2 November 2026.
Pada skala provinsi, total target fasilitasi UMKM terdampak meliputi 285.033 unit di Provinsi Aceh, 117.173 unit di Provinsi Sumatera Utara, dan 109.614 unit di Provinsi Sumatera Barat.
Dari angka tersebut, realisasi tahap pertama Banpres disalurkan kepada 70.296 penerima di Aceh (18 kabupaten/kota), 25.491 penerima di Sumatera Utara (19 kabupaten/kota), serta 17.062 penerima di Sumatera Barat (13 kabupaten/kota).
Secara akumulatif nasional, Kementerian UMKM mengemban penugasan menyalurkan Banpres bagi sekitar 200 ribu usaha mikro sebelum Desember 2026, memberdayakan 12.386 UMKM, merehabilitasi 11 unit alat produksi, merevitalisasi 1 rumah produksi bersama, serta mendirikan 8 unit Klinik UMKM Bangkit.
Dengan begitu, sisa 60.792 data akan diusulkan sebagai calon penerima bantuan tahap kedua. Kementerian UMKM saat ini berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas di tiga provinsi terdampak untuk mengumpulkan data paling lambat 2 November 2026, sebelum diverifikasi lebih lanjut. Maman menargetkan seluruh bantuan terealisasi sebelum Desember 2026.
Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berulang kali menegaskan dampak nyata bencana bagi sektor usaha masyarakat:
"Bencana ini berdampak terhadap sejumlah UMKM, kafe, warung, restoran, dan lain-lain,” kata dia.
Ia menempatkan pemulihan UMKM sebagai salah satu pilar utama percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi. “Bencana tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga menghentikan denyut ekonomi warga. Kita tidak bisa hanya membangun jalan dan jembatan, kita harus memastikan warga memiliki penghasilan kembali,” ujarnya.
Komentar (0)