Bahas 3 Isu Strategis Aceh, Menko Polkam: Perdamaian Aset Berharga yang Harus Dijaga

Jakarta: Pemerintah berkomitmen menyelesaikan sejumlah isu strategis di Aceh, seperti keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta persoalan pengaturan bendera daerah. Penyelesaian ketiga isu tersebut memerlukan koordinasi dan keputusan lintas kementerian/lembaga agar menjawab kebutuhan daerah, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman saat memimpin rapat pembahasan penyelesaian isu-isu strategis Aceh di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 2 November 2026. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Lalu, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, pejabat lintas kementerian/lembaga, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, termasuk Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, dan Pangdam Iskandar Muda Brigjen Mahesa Fitriadi.

“Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Menko Polkam dikutip pada Selasa, 3 November 2026.

Terkait keberlanjutan otonomi khusus, Menko Polkam menilai Dana Otsus telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan fisik dan sosial Aceh, khususnya dalam proses pemulihan pascakonflik dan tsunami. Namun, seiring dengan penurunan alokasi Dana Otsus dari dua persen menjadi satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, pembahasan mengenai keberlanjutan pendanaan tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan dan kemampuan keuangan negara.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Otsus juga perlu diarahkan untuk mengukur dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, diperlukan identifikasi berbagai kendala dalam perencanaan, ketepatan sasaran belanja, dan pengawasan agar pemanfaatan dana tersebut semakin efektif dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembahasan alokasi, jangka waktu, dan tata kelolanya perlu segera dituntaskan bersama DPR RI, disertai penguatan akuntabilitas dan manfaat yang terukur,” ujar Menko Polkam.

Dudung menyampaikan penyelesaian Lapangan Blang Padang juga memerlukan kejelasan antara status hukum aset dan pengaturan pemanfaatannya, termasuk memperhatikan kepentingan pertahanan yang melibatkan Kodam Iskandar Muda. Formula tata kelola bersama dapat dikaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas terkait pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan.

“Kami menegaskan negara hadir untuk memastikan penyelesaian status lahan Blang Padang secara adil dan berkepastian hukum, dengan memperhatikan aspek sejarah, wakaf, dan kekhususan Aceh. Langkah hukum dan administrasi perlu segera dituntaskan dengan pembagian tanggung jawab serta target waktu yang jelas,” tegas Dudung.

Pemerintah diharapkan dapat menemukan penyelesaian yang menjamin kemanfaatan Lapangan Blang Padang sebagai ruang publik, sekaligus menjaga hubungan baik antara Pemerintah Aceh, TNI, dan masyarakat.

Sementara itu, mengenai persoalan pengaturan bendera daerah Aceh, Dudung menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Persoalan yang bergulir sejak disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh perlu disikapi secara bijaksana dengan memperhatikan penghormatan terhadap identitas dan kekhususan Aceh, semangat perdamaian Helsinki, serta keselarasan dengan kerangka hukum nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

“Kami menekankan agar persoalan bendera Aceh segera diselesaikan melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Negara hadir untuk memastikan penyelesaian yang menghormati kekhususan Aceh, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perdamaian dan persatuan dalam bingkai NKRI,” ungkap Dudung.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dok. Istimewa

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai persoalan status lahan Lapangan Blang Padang dan pengaturan bendera Aceh perlu segera diselesaikan. Menurut dia, kedua persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden, namun belum tuntas.

“Kita segera selesaikan secepat mungkin agar tidak menjadi beban sejarah,” ujar Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang lahir pada 2006 bagian penting dari upaya menjaga perdamaian pascaperjanjian Helsinki. Undang-undang tersebut memberikan sejumlah kewenangan khusus kepada Aceh, termasuk penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pemberian dana otonomi khusus (Otsus).

“Undang-undang ini lahir dari MoU Helsinki untuk menjaga perdamaian,” kata Tito.

Melalui pembahasan lintas kementerian/lembaga ini, pemerintah mendorong agar ketiga isu strategis tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan terkoordinasi. Penyelesaian yang komprehensif diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kejelasan kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan perdamaian dan pembangunan di Aceh.