BGN mengungkap keterbatasan SDM dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga perlu penguatan digitalisasi dan verifikasi.
IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap keterbatasan sumber daya manusia dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada awal program berjalan, sekitar 700 pegawai BGN harus mengendalikan operasional sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dievaluasi BGN dalam 100 hari kerja kepemimpinan Kepala BGN, Sudaryono. Dengan jumlah dapur yang tersebar di berbagai wilayah, kapasitas pengawasan dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keterbatasan jumlah pegawai tersebut juga diikuti minimnya infrastruktur pengawasan dan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga lain.
“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, pengelolaan MBG dengan cakupan sebesar itu tidak cukup hanya mengandalkan penambahan jumlah dapur dan penerima manfaat. Sistem pengawasan, verifikasi data, serta koordinasi antar lembaga perlu diperkuat untuk memastikan seluruh pelaksanaan program dapat dipantau.
Salah satu langkah yang dilakukan BGN yakni memperkuat digitalisasi dan proses verifikasi. Melalui sistem tersebut, data penerima manfaat maupun aktivitas operasional dapur diharapkan dapat dipantau secara lebih tertib.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” ujarnya.
Selain memperkuat pengawasan administrasi, BGN mengevaluasi terhadap kelayakan operasional dapur MBG. Lebih dari 2.000 dapur disebut telah ditutup karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perluasan program tidak mengabaikan aspek keamanan pangan. Sebab, kualitas makanan yang diterima masyarakat juga bergantung pada standar kebersihan dan sanitasi tempat pengolahannya.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” ujarnya.
Di sisi lain, skala program MBG terus berkembang. Hingga akhir Oktober 2026, lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Sementara itu, sebanyak 26.723 dari total 27.485 dapur telah menjalani verifikasi.
Program tersebut juga melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan lebih dari 80 ribu pemasok lokal, dengan mayoritas berasal dari kalangan UMKM. BGN menyebut penguatan tata kelola menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0.
Pembenahan dilakukan melalui verifikasi data, pengawasan operasional dapur, pengelolaan anggaran, serta penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG,” katanya.
Ia menegaskan, pertumbuhan program harus diikuti dengan perbaikan sistem pengelolaan agar pelaksanaannya tidak hanya menjangkau semakin banyak penerima manfaat, tetapi juga memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“MBG ini program besar, tidak hanya besar tapi harus benar. Itu targetnya,” ujarnya.
(Febrina Ratna Iskana)
Komentar (0)