BNPPDT Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Perbatasan

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menyiapkan program Bangun Beranda Negeri untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Program ini diarahkan untuk menghimpun kebutuhan pembangunan di daerah sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPPDT Jenderal Maruli Simanjuntak dalam pengarahan secara daring bersama para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta. Maruli menjelaskan program Bangun Beranda Negeri mencakup pendataan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, serta fasilitas penunjang lainnya. 

"Tadi kami diskusi bahwa nanti BNPPDT ini punya program Bangun Beranda Negeri. Jadi, didata di daerah-daerah itu perlu jembatan berapa, perlu air bersih berapa, perlu apa kira-kira fasilitas lain yang bisa kita kerjakan bersama," ujar Maruli, Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Selain menyiapkan program tersebut, BNPPDT mengidentifikasi sejumlah persoalan fasilitas di kawasan perbatasan yang dapat segera diselesaikan. Maruli meminta jajarannya menindaklanjuti berbagai kendala yang tidak memerlukan penanganan kompleks agar pelaksanaannya dapat dimulai pada tahun depan.

"Banyak hal tadi yang saya kira bisa segera kita selesaikan. Permasalahan-permasalahan yang saya kira tidak terlalu rumit, ya. Masalah fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa segera eksekusi," kata Maruli.

Kepala BNPPDT Jenderal Maruli Simanjuntak meninjau progres pembangunan Jembatan Termanu dan Kapsali di Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dok. Istimewa

Di luar kebutuhan infrastruktur, pengelolaan sampah dan ketersediaan listrik menjadi perhatian BNPPDT. Maruli menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan aspek legalitas penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah di kawasan perbatasan.

Maruli menegaskan perubahan nomenklatur BNPP menjadi BNPPDT membawa perluasan cakupan tugas dan tanggung jawab lembaga. Pengelolaan kawasan perbatasan kini tidak hanya berfokus pada operasional PLBN, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah dan pengembangan daerah terpencil.

Sejalan dengan perluasan tugas tersebut, BNPPDT perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Maruli meminta seluruh Kepala PLBN menjalin koordinasi dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) di wilayah masing-masing.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan sesuai kebutuhan kawasan perbatasan.

Melalui program Bangun Beranda Negeri, BNPPDT menyiapkan langkah identifikasi kebutuhan pembangunan yang lebih terarah, mulai dari infrastruktur dasar hingga fasilitas pendukung masyarakat. 

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.