Sebut Indonesia Krisis Tata Kelola, Sudirman Said Singgung Korupsi hingga Nepotisme

disway.id
14 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID – Ketua Umum Konferensi Republik Sudirman Said menilai Indonesia sedang menghadapi krisis tata kelola.

Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya di Konferensi Republik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Sabtu 31 Oktober 2026. 

“Yang kita hadapi hari ini adalah krisis tata kelola. Indonesia memerlukan kepemimpinan moral yang baru. Dan kita harus terus berikhtiar untuk keluar dari krisis tata kelola, yang mengancam keberlanjutan,” kata Sudirman.

Menurutnya, mengurus negara tidak cukup dengan kerja betul, yakni cakap dan profesional. Kerja itu juga harus benar: jujur, berintegritas, dan tahu malu.

“Hari-hari ini, jangankan kerja benar, kerja betul pun semakin kita rindukan,” ujarnya.

BACA JUGA:Nama Sudirman Said Muncul dalam Survei Kepemimpinan Nasional 2029, Ini Respons MTI

Sudirman mencontohkan kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bila hak korban bencana pun dicuri, bagaimana dengan yang lain? Bila urusan haji pun dikorupsi, bagaimana dengan urusan lain? Bila dana sosial hak orang-orang yang paling miskin pun dirampok, bagaimana dengan yang lain?”

Sudirman juga menyoroti meritokrasi yang dilumpuhkan, nepotisme yang dibiarkan tumbuh, institusi yang dilemahkan, serta kebijakan yang diputuskan diam-diam di balik layar. Menurutnya, yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi mendatang.

“Menyikapi ini semua, kita tidak mungkin diam,” tegasnya.

BACA JUGA:Massa Aksi di Sudirman Bubarkan Diri, Sejumlah Peserta Turut Bersihkan Sampah

Keresahan serupa disampaikan Uskup Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, dalam pidato kuncinya.

Ia mengingatkan bahaya kekuasaan yang menutup ruang diskusi dan takut menghadapi oposisi, yang menurutnya menjadi “lonceng kematian bagi demokrasi”.

Kritik, kata dia, bukan ancaman, melainkan bagian dari merawat kehidupan bersama.

  • 1
  • 2
  • 3
  • »

Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Tanggapi Putusan MA, Elit Demokrat Sebut Status Gibran Tak Lagi Sah Sebagai Wapres
• 21 jam lalu
0
thumb
Kementerian PKP Targetkan 40.000 Rusun Subsidi Lewat KPR FLPP, Proyek Meikarta hingga Manggarai Disiapkan
• 7 jam lalu
0
thumb
4 Emiten Grup Barito Telah Buyback Saham Sebesar Rp830,7 Miliar hingga Awal November 2026
• 8 jam lalu
0
thumb
Daftar Perubahan Nama Kereta di Gapeka 2026, Cek KA Jayakarta hingga Blambangan Ekspres
• 17 jam lalu
0
thumb
BMKG Ungkap Gempa M5,3 yang Guncang Tomohon Akibat Deformasi Lempengan
• 15 jam lalu
0
Berhasil disimpan.