Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Ia mengusulkan keterlibatan enam komisi DPR untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak.
Hal itu disampaikan Doli usai melakukan audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Doli menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertemuan itu membahas upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan.
“Ini tetap berkaitan dengan soal bagaimana kita menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kekerasan,” kata Doli.
Menurut Doli, maraknya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini harus menjadi perhatian serius. Ia menilai anak-anak Indonesia tidak boleh dibiarkan mengalami kekerasan, perundungan, hingga kehilangan nyawa.
“Seperti yang juga sering kita dapatkan di berita hari-hari belakang ini sebetulnya, ya semakin hari semakin bertambah. Banyak sekali anak-anak Indonesia ini terancam posisinya, terancam dibuli, dilakukan secara tidak baik, bahkan ada yang sampai meninggal. Dan saya kira ini tidak boleh kita biarkan,” terang Doli.
Doli menilai, upaya mencegah kekerasan terhadap anak tidak bisa hanya dilakukan pemerintah atau satu lembaga. Karena itu, ia mendorong kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
“Kami juga tidak bisa sendiri. Ini harus ada kolaborasi, harus ada sinergi semua stakeholder, baik ada di pemerintah maupun di masyarakat, semua tingkatan, saya kira semuanya kita harus berkumpul bersama melawan kekerasan ini,” tuturnya.
Dalam upaya memperkuat sinergi tersebut, Doli menyebut enam komisi DPR yang berpotensi terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Keenam komisi itu adalah Komisi I, II, III, VIII, IX, dan X.
“Tadi kami sudah menginventarisir di DPR mungkin ada sekitar 6 komisi yang bisa terkait dengan ini, ya. Komisi I, Komisi II, Komisi III, kemudian Komisi VIII, IX, dan X,” jelas Doli.
Selain DPR, Doli menyebut sejumlah kementerian yang berpotensi dilibatkan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Agama.
Doli berharap upaya tersebut dapat menjadi kampanye menyeluruh yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah di berbagai tingkatan.
Ia juga menyebut momentum Hari Anak Sedunia pada 20 November mendatang dapat dimanfaatkan untuk menggelar kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak.
“Kita akan membuat sesuatu event yang membangun kesadaran atau menyatakan situasi ini sebetulnya sudah bisa disebut darurat. Ini wake-up call-lah buat kita semua bahwa anak-anak ini tidak boleh dibiarkan,” ungkapnya.
Kata Menteri PPPAMenPPPA Arifah Fauzi menyambut baik kolaborasi bersama Doli dan Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya. Menurut Arifah, keterlibatan berbagai pihak penting untuk memperkuat upaya perlindungan anak.
“Karena anak-anak kita saat ini adalah pemimpin Indonesia masa depan. Kalau saat ini mereka sudah tidak aman, tidak nyaman, dan mengalami kekerasan, bagaimana mereka akan membangun Indonesia di masa yang akan datang,” kata Arifah.
Arifah mengatakan, KemenPPPA tidak ingin hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dari tingkat keluarga.
“Kami, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran. Setiap kasus kami selesaikan, setiap kasus kami selesaikan. Seberapa banyak energi kami untuk bisa menyelesaikan semua kasus?” terang dia.
Karena itu, Arifah menekankan pentingnya penguatan keluarga untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Ia menilai nilai-nilai agama, akhlak, dan budi pekerti perlu ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari upaya perlindungan anak.
“Kita bentengi anak-anak kita bukan dengan peraturan atau benteng pagar besi yang tinggi, tetapi benteng yang kita tanamkan pada anak-anak kita adalah benteng yang tertanam dalam hati, yaitu nilai-nilai agama, akhlakul karimah, dan budi pekerti,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, KemenPPPA akan memetakan peran masing-masing pemangku kepentingan dan memperkuat kolaborasi melalui program Ruang Bersama Indonesia.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan mulai dari tingkat paling rendah, yakni desa.
“Ruang bersama Indonesia ini adalah ruang kolaborasi dari seluruh stakeholder, utamanya adalah partisipasi masyarakat, bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat paling rendah, yaitu di tingkat desa,” jelas Arifah.
“Kalau desanya kuat, saya yakin Indonesia akan menjadi kuat. Maka ke depan, kita akan gerak bersama,” pungkasnya.
Komentar (0)