Pemulihan pascabencana Sumatera terus gencar dilakukan di bawah koordinasi Satgas PRR guna mengembalikan fungsi konektivitas serta memulihkan pergerakan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan.
Komitmen percepatan pemulihan dan akuntabilitas fiskal tersebut dibuktikan secara konkret di Kota Medan melalui pemanfaatan instrumen Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan.
TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Peruntukannya dikhususkan pada percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang TKD Tambahan bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, penggunaan TKD Tambahan antara lain dapat ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Misalnya, jalan, jembatan, moda transportasi, dan prasarana lainnya dalam rangka mendukung pelayanan dasar masyarakat
Pemkot Medan menggunakan TKD Tambahan senilai Rp 3,3 miliar untuk membiayai proyek Rehabilitasi Jalan Ayahanda, Medan, guna memulihkan infrastruktur jalan perkotaan yang rusak akibat terjangan bencana hidrometeorologi.
Pekerjaan fisik sektor infrastruktur transportasi jalan ini berlokasi persis di Jalan Ayahanda, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Rehabilitasi ini mencakup pengaspalan dengan campuran aspal panas (hotmix) setebal 5 cm, lebar badan jalan 6 meter, dan panjang lintasan mencapai 1.231 meter. Penanganan fisik tersebut dilengkapi dengan perkuatan pengecoran bahu jalan selebar 1,2 meter dan tebal 20 cm di kedua sisi (sisi kanan dan kiri).
Urgensi perbaikan dan rehabilitasi-rekonstruksi di titik ini mengemuka menyusul peristiwa bencana hidrometeorologi banjir akhir tahun 2025 lalu. Genangan air melanda selama satu malam akibat luapan Sungai Sei Putih dan Sungai Sei Kambing yang diperparah saluran drainase mampet di kawasan cekungan.
Permukaan badan jalan rusak parah karena tergerus banjir. Sebagian jalan berlubang, aspal terkelupas, serta bergelombang. Air juga sempat merendam sekitar 40 rumah warga di Lingkungan 2 dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm.
Kerusakan jalan kerap memicu insiden kecelakaan lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengendara. Terlebih, koridor ini merupakan urat nadi mobilitas yang sangat padat karena menjadi akses langsung menuju pusat kegiatan UMKM, Rumah Sakit Royal Prima, dan Kampus Universitas Prima Indonesia (UNPRI), sekaligus berfungsi sebagai jalur alternatif vital menuju Jalan Gatot Subroto, Jalan Pabrik Tenun, dan Danau Singkarak.
Pelaksanaan pengerjaan fisik dilakukan oleh kontraktor pelaksana CV Kaira. Kegiatan di lapangan dimulai sejak pengukuran ulang pada 18 September 2026, dilanjutkan tahapan pengaspalan pada 21 September 2026.
Hingga pantauan lapangan pada akhir Oktober 2026, progres penyelesaian pekerjaan telah mencapai sekitar 80 persen. Pekerjaan pengaspalan sepanjang 1.231 meter telah tuntas seluruhnya, progres bahu jalan sisi kanan telah mencapai 90 persen, dan pengerjaan dilanjutkan pada pengecoran bahu jalan sisi kiri dengan target selesai pertengahan November 2026.
Untuk menyiasati kepadatan arus lalu lintas harian kawasan kampus dan rumah sakit, sekitar 20 pekerja dan satu alat berat ekskavator dikerahkan bekerja pada malam hari mulai pukul 21.00 WIB. Mereka bekerja melakukan pengelupasan, pengaspalan, pengecoran, dan pengaturan lalu lintas.
Manfaat perbaikan jalan dirasakan langsung oleh masyarakat. Badan jalan kini telah mulus dan lebar, meniadakan lubang jalanan, menekan risiko kecelakaan, serta melancarkan arus kendaraan harian.
General Manajer CV Kaira, Agil Fahnan Syahputra, menjelaskan rincian teknis serta perkembangan capaian proyek di lokasi. Sejauh ini progres sudah berlangsung sekitar 80 persen dengan target penyelesaian pada pertengahan November 2026.
"Pengerjaan dimulai, ukur ulang, 18 September 2026 dan mulai pengaspalan 21 September 2026. Saat ini, yang sudah selesai pengaspalan dengan tebal 5 cm, lebar 6 meter, dan panjang 1.231 m. Tahapan sekarang yang sedang berjalan, pengerjaan bahu jalan dengan lebar 1,2 meter dan tebal 20 cm kanan dan kiri," terang Agil.
"Untuk yang sudah berjalan di sebelah kanan, sedangkan sebelah kiri menyusul. Untuk progress sekitar 80 persen karena pengaspalan sudah selesai, bahu selesai sebelah kanan juga sudah 90 persen, tinggal bahu jalan sebelah kiri. Kemungkinan selesai pertengahan November 2026," ujar Agil.
Agil juga membeberkan tantangan operasional utama yang dihadapi di lapangan. Salah satunya lalu lintas yang padat kendaraan dan juga ramai oleh masyarakat, hingga harus dikerjakan malam hari.
"Untuk di Jalan Ayahanda ini tantangan yang dominan itu di arus lalu lintas. Karena memang lalu lintas padat. Masyarakat juga ramai. Jadi kita mulai pengerjaan itu tidak bisa siang hari, kita harus kerjakannya malam hari," terangnya.
Lurah Sei Putih Tengah, Muhammad Awal Syahputra, menuturkan penantian panjang warga yang mendambakan pemulihan akses jalan ini. Mengingat kondisinya yang semakin parah setelah diterjang banjir pada akhir 2025 kemarin.
"Kondisinya banyak berlubang, banyak rusak, ya salah satunya ada banjir juga di akhir tahun, yang rata-rata di Jalan Ayahanda ini terkena banjir. Ya termasuk jalan yang sangat rusak parah dan selalu diusulkan warga untuk Pak tolong lah diperbaiki dan diperhatikan jalan yang ada. Mereka sudah, dari saya menjabat tahun 2024, bermohon seperti itu. Menanti adanya perbaikan," ungkap Awal.
Awal menambahkan pentingnya status jalan tersebut bagi mobilitas publik karena merupakan akses alternatif menuju beberapa lokasi, salah satunya rumah sakit, sekolah tinggi, hingga Danau Singkarak.
"Saat ini merupakan akses aleternatif menuju Jalan Gatot Subroto dan Danau Singkarak karena banyaknya juga di sini, ada rumah sakit dan universitas yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar. Makanya perbaikan jalan ini sangat perlu."
Hal senada ditegaskan oleh Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Sei Putih Tengah, Surya Dharma, mengenai kondisi sebelum adanya penanganan. Terlebih pada saat banjir di akhir tahun 2025, jalan ini terendam hingga 50 cm semalaman yang berdampak pada hancurnya fasilitas umum tersebut.
"Waktu banjir itu memang tergenang semua. Kalau di Jalan Ayahanda hampir satu malam. Mulai dari jam 9 malam sampai pagi. Tingginya beragam, ada yang 50 cm dan 30 cm. Hancur lah, parah. Berlubang-lubang. Semua sepanjang jalan genangan air ini. Sering lah, di simpang ini berapa kali kecelakaan. Ya bagus sih sebenarnya. Tambah luas jalannya. Akses masyarakat lebih lancar lah dari yang sebelumnya," sebut Surya.
TKD Tambahan dan Renduk PRRPPemerintah Kota Medan memperoleh TKD Tambahan tahun 2026 sebesar Rp 565 miliar. Per Oktober 2026, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Suluh Aulia Harahap, realisasinya mencapai Rp 95 miliar.
TKD Tambahan untuk Pemkot Medan merupakan bagian dari Rp 6 triliun TKD Tambahan untuk Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, mengatakan dari TKD Tambahan sebesar Rp 6,3 triliun,sekitar Rp 1,1 triliun dimanfaatkan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. Sedangkan sebanyak Rp 4,3 triliun dialokasikan khusus bagi 18 daerah terdampak bencana.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan pemerintah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp 10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana, terdiri atas Sumatera Utara Rp 6,35 triliun, Sumatera Barat Rp 2,63 triliun, dan Aceh Rp 1,65 triliun.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sehingga tambahan anggaran tersebut dapat segera dimanfaatkan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, M. Tito Karnavian, mengharapkan realisasi TKD Tambahan dimanfaatkan secara optimal. Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.
“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan ke Daerah Sumatera secara virtual dari Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Selain merujuk pada SE Mendagri, pemulihan infrastruktur jalan perkotaan ini merujuk langsung pada dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan panduan Renduk PRRP, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.
Pemulihan jalan dan jembatan diarahkan pada rekonstruksi permanen berstandar ketahanan bencana yang tinggi dengan mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS) demi menjaga konektivitas koridor strategis antarwilayah maupun akses penghubung permukiman.
Komentar (0)