Atasi Biaya Hidup Tinggi, Pemerintah Bangladesh Tinjau Kenaikan Upah Pekerja Garmen

Dhaka: Bangladesh mengumumkan pembentukan dewan pengupahan beranggotakan enam orang untuk meninjau upah pekerja garmen. 

Pemerintah Bangladesh juga mengimbau para pekerja untuk kembali bekerja, namun aksi protes yang menuntut kenaikan upah terus berlanjut di berbagai kawasan industri utama, sehingga mengganggu transportasi dan operasional pabrik.

 

Dikutip dari Channel News Asia, Senin 2 November 2026, para pekerja di negara Asia Selatan ini menuntut upah minimum bulanan sebesar 30.000 taka (USD245), lebih dari dua kali lipat dari upah saat ini yang sebesar 12.500 taka. 

Mereka menyatakan bahwa kenaikan harga pangan, perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan telah sangat menggerus daya beli mereka.

Perselisihan ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya industri yang mempekerjakan sekitar 4 juta orang, menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor Bangladesh, serta memasok pakaian untuk berbagai merek ternama dari negara-negara Barat.

Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Bangladesh, Ariful Haque Chowdhury, mengatakan dewan pengupahan tersebut dibentuk setelah melalui diskusi dengan perwakilan pekerja maupun para pemimpin industri, seraya mengimbau para pekerja untuk kembali bekerja.

Menurut pihak kepolisian, aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para pekerja yang memblokir persimpangan jalan yang sibuk di Dhaka. Dalam bentrokan tersebut, beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu bata ke arah petugas.

Ratusan pekerja juga memblokir jalan raya utama di Gazipur, wilayah di pinggiran ibu kota, yang menyebabkan gangguan transportasi di salah satu kawasan industri penting di negara tersebut.

Superintendent Polisi Industri Gazipur, Mohammad Amjad Hossain, menyatakan bahwa aksi demonstrasi ini memaksa pemilik pabrik untuk menutup 25 hingga 30 pabrik. Pihak berwenang juga telah mengerahkan personel Penjaga Perbatasan Bangladesh (Border Guard Bangladesh) untuk menjaga ketertiban.

Gejolak terbaru ini menyusul aksi demonstrasi di Ashulia, pusat manufaktur garmen utama di pinggiran Dhaka, di mana puluhan pabrik menghentikan operasionalnya pada hari Sabtu setelah para pekerja melakukan protes menuntut kenaikan upah.

Chowdhury memperingatkan gangguan yang berkepanjangan dapat menghambat pengiriman ekspor dan pembayaran dari pembeli internasional, yang pada akhirnya akan menciptakan kesulitan lebih lanjut baik bagi pihak produsen maupun para pekerja.

Industri pakaian jadi Bangladesh, yang merupakan terbesar di dunia setelah Tiongkok, menyumbang sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut.

Namun, pihak produsen mengungkapkan sektor ini tengah menghadapi berbagai tantangan yang kian berat, termasuk meningkatnya biaya produksi, kelangkaan gas dan listrik yang terjadi secara berkala, serta ketidakpastian di pasar energi akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah.