Suket Dibatalkan, PKB Ingin Sudahi Polemik Ijazah Gibran: DPR Harus Segera Bersikap

Wapres Gibran Rakabuming bertolak menuju Sulbar dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin (2/11/2026). (Sumber: ANTARA/Prisca Triferna)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menegaskan partainya menginginkan agar polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disudahi. Untuk menyudahi polemik, Khozin pun mendesak DPR RI segera bersikap atas permasalahan tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyatakan polemik ijazah Gibran perlu segera diakhiri agar pemerintah tetap fokus menjalankan program-program prioritas.

Khozin menyebut upaya hukum mengenai kontroversi pendidikan Gibran telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sehingga, kali ini giliran DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut secara konstitusional.

"Kami ingin memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran ini fokus pada Astacita, tidak berlarut-larut urusan polemik ijazah ini tidak kunjung usai," kata Muhammad Khozin dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Senin (2/11/2026).

"Caranya seperti apa? Koridor hukum sudah ditempuh, tinggal koridor politik. DPR, hemat kami, harus bersikap agar segera ada kepastian."

Baca Juga: Gibranisti Klaim Polemik Ijazah Gibran Sasar Presiden: Pak Prabowo juga Tak Punya Ijazah SMA

Dia mengungkapkan, DPR RI memiliki hak melakukan interpelasi, angket, atau hak menyatakan pendapat (HMP) sehubungan ijazah Gibran.

Khozin menyebut partai-partai di parlemen telah berkonsolidasi usai MK dan MA mengeluarkan putusan. Namun, ia menekankan keputusan mengenai tindak lanjut DPR tidak bisa ditentukan partai tertentu.

Sebab, hak interpelasi, angket, atau HMP, baru bisa dimulai melalui usulan minimal 25 anggota dan harus disetujui setengah anggota dewan untuk diputuskan.

"Diskusi dengan partai politik secara intensif dilakukan, terlebih setelah putusan MA ini ritmenya semakin tinggi untuk melakukan konsolidasi di intrnal dan eksternal partai," kata Muhammad Khozin.

Pernyataan Golkar

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengakui adanya komunikasi antarpartai di parlemen sehubungan kontroversi ijazah Gibran.

Doli pun berharap pimpinan partai-partai anggota parlemen juga mengadakan pertemuan untuk membahas polemik tersebut.

"Saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau ini (polemik ijazah Gibran) kemudian ditujukan ke DPR, kami ini juga sedang mempelajarinya secara serius," kata Doli, Minggu (1/11/2026).

Baca Juga: MA Kabulkan Gugatan Pembatalan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Apa Artinya?

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV