Purwokerto: Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bersama pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dimaksudkan agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data," kata Gus Ipul saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dilansir Antara, Minggu malam, 1 November 2026.
Baca Juga :
Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP Lewat HP, Begini CaranyaGus Ipul menegaskan bahwa pembenahan data merupakan langkah awal penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945. Apalagi, kata dia, hasil evaluasi Kementerian Sosial mencatat sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako masih dinilai belum tepat sasaran.
Sebagai solusi, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 guna mengintegrasikan berbagai data sosial ekonomi ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS.
Pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dari RT/RW, desa/kelurahan, hingga BPS, serta memanfaatkan fitur usul-sanggah masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos maupun call center 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171.
Hasil pemutakhiran tersebut akan dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Selain itu, Kemensos mengenalkan Perlindungan Sosial Digital yang dilengkapi verifikasi biometrik pengenalan wajah guna memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
"Kita perlu banyak agen-agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat terdekat. Namanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Yang terdekat jangan sampai terlewat," tegas Gus Ipul.
Ilustrasi bansos. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengapresiasi dukungan Kemensos dan memaparkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk kehadiran negara bagi anak-anak kurang mampu. Pada tahun ajaran 2026/2027, tercatat sebanyak 323 siswa jenjang SMP dan SMA mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Banyumas.
Sadewo juga menyoroti evaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas sejak awal 2026, yang menemukan warga mampu secara ekonomi masih terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Ia berharap sinergi dengan Kemensos mampu memperbaiki akurasi data di daerah.





Komentar (0)