UE Desak Polandia Pastikan MK Berjalan Sesuai Konstitusi dan Standar Eropa

Brussels: Uni Eropa (UE) mendesak otoritas Polandia memastikan Mahkamah Konstitusi negara itu berfungsi sesuai konstitusi nasional dan standar hukum Eropa.

Desakan disampaikan di tengah krisis politik yang semakin memanas terkait legitimasi dan kendali atas lembaga peradilan tersebut.

"Komisi terus mengikuti perkembangan terbaru dengan saksama," kata juru bicara Komisi Eropa kepada media Anadolu, Minggu, 1 November 2026.

Ia mengatakan, otoritas Polandia bertanggung jawab memastikan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sesuai konstitusi negara tersebut serta memperhatikan yurisprudensi terkait dari Mahkamah Kehakiman Uni Eropa.

Juru bicara itu juga menyebut pengangkatan delapan anggota baru Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan konstitusional Sejm, majelis rendah parlemen Polandia.

Ia merujuk pada pendapat Komisi Venesia tertanggal 13 Oktober 2026 yang mengonfirmasi kewenangan Sejm dalam melakukan pengangkatan tersebut.

"Selain itu, pada 5 Mei 2026, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengeluarkan tindakan sementara yang mewajibkan otoritas Polandia yang berwenang untuk tidak menghalangi para hakim yang diangkat oleh Sejm pada Maret 2026 dalam mulai menjalankan dan melaksanakan tugas kehakiman mereka," tambahnya. Krisis Kendali Mahkamah Konstitusi Memanas Pernyataan Komisi Eropa muncul setelah situasi semakin memanas pada Jumat (30/10). Saat itu, Mahkamah Konstitusi mengumumkan penangguhan sementara terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua Bartlomiej Sochanski.

Kendali lembaga tersebut untuk sementara dialihkan kepada Hakim Anna Korwin-Piotrowska, yang diangkat oleh mayoritas parlemen saat ini.

Polisi dikerahkan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi setelah Korwin-Piotrowska memperingatkan adanya ancaman terhadap hakim dan staf serta kemungkinan gangguan ketertiban umum.

Presiden Polandia Karol Nawrocki mempersingkat kunjungan resminya ke Senegal pada Jumat malam dan kembali ke Warsawa. Ia langsung menuju kantor pusat Mahkamah Konstitusi.

Rekaman media memperlihatkan ketegangan di dalam gedung antara para ajudan presiden dan hakim-hakim yang baru diangkat.

Setelah meninggalkan gedung, Nawrocki menyebut situasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Polandia. Ia juga menyerukan konsultasi mendesak di antara para pemimpin parlemen. Tusk Tuduh Oposisi Rusak Supremasi Hukum Perdana Menteri Donald Tusk membela langkah pemerintahannya dengan mengatakan bahwa pemulihan supremasi hukum tetap menjadi tanggung jawabnya.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu malam, Tusk menuduh Nawrocki dan oposisi konservatif merusak supremasi hukum di Polandia. Ia juga mengatakan polisi telah melindungi Mahkamah Konstitusi dari para penyerang.

Perselisihan tersebut semakin memperuncing ketegangan antara presiden dan pemerintah terkait legitimasi serta kendali atas salah satu lembaga peradilan tertinggi di Polandia.

Baca juga: PM Tusk Tuduh Oposisi dan Presiden Polandia Rusak Supremasi Hukum