Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik tertentu. Ia bahkan menuding ada pihak yang ingin merebut kekuasaan setelah gagal memenangkan pemilu.
Freddy menolak desakan agar Gibran mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya tidak sah.
Menurut aktivis pro-Joko Widodo tersebut, Gibran sebaiknya menghadapi proses politik yang mungkin bergulir di DPR. Ia menyebut kekalahan dalam proses pemakzulan akan menjadi akhir yang lebih terhormat dibandingkan mengundurkan diri.
"Wapres Gibran akan memimpin kelompok-kelompok muda, menunjukkan sikap bahwa memang terbukti bahwa ada orang-orang yang berambisi berkuasa," kata Freddy Damanik dalam program "Sapa Indonesia Malam" KompasTV, Sabtu (31/10/2026).
"Pengin jadi wapres, tidak bisa menang dalam proses pemilu, ingin berkuasa. Nanti dari proses pemakzulan ini akan kelihatan siapa orang-orang ini."
Freddy juga meyakini partai-partai politik di parlemen tidak akan melanjutkan upaya pemakzulan. Ia beralasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran masih membutuhkan stabilitas politik.
Lebih jauh, Freddy menuding Gibran bukan satu-satunya pihak yang menjadi sasaran. Menurutnya, wacana pemakzulan wakil presiden berpotensi merembet pada legitimasi kepemimpinan Prabowo karena keduanya memiliki latar belakang pendidikan luar negeri.
Ia berpendapat, jika suket penyetaraan pendidikan Gibran dipersoalkan, dasar penyetaraan pendidikan Prabowo juga bisa ikut menjadi bahan perdebatan.
"Kalau mau jujur, bicara suket, walaupun pihak yang menyerang atau mendelegitamsi Gibran ini mengatakan ini PKPU 19/2023 yang meng-Gibran, dibangun narasi seperti itu, sebetulnya bukan," kata Freddy Damanik.
"Justru kalau Gibran dikenakan suket, maka Pak Prabowo justru yang lebih parah."
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Ia meminta persoalan administrasi pendidikan Gibran tidak diperluas hingga menyeret Prabowo.
Doli menegaskan persoalan Gibran merupakan perkara tersendiri yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.
Baca Juga: KPU Buka Suara Usai Putusan MA Terkait Suket Gibran: Singgung Aturan Pemilu
"Menurut saya enggak usah melebar-lebar, apalagi nyerang Pak Prabowo. Jadi enggak usah bicara kemudian nanti antara presiden dengan wakil presiden," kata Doli.
Politikus Golkar itu mengatakan partai-partai di DPR masih mencermati putusan MK dan MA. Meski demikian, ia mengingatkan proses politik sebagai tindak lanjut putusan tersebut tidak boleh berlangsung berlarut-larut.
Komentar (0)