Pantau - Kepolisian Resor (Polres) Tolikara memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, kembali kondusif setelah pihak-pihak yang terlibat konflik mencapai kesepakatan perdamaian melalui deklarasi damai dan prosesi adat patah panah.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui upaya bersama pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tolikara.
Prosesi adat patah panah sebagai simbol berakhirnya pertikaian berlangsung di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.
Kapolres Tolikara Kompol Roberth Hitipeuw mengatakan kondisi keamanan pascaperdamaian telah kembali kondusif, tetapi seluruh pihak harus memastikan kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan.
Menurutnya, deklarasi damai tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui komitmen bersama untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan perselisihan.
Polisi Minta Kedua Pihak Hentikan Aksi Balas DendamRoberth menegaskan bahwa masyarakat, khususnya kedua keluarga yang sebelumnya bertikai, memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian yang telah disepakati.
"Kami dari jajaran Polres Tolikara mengajak seluruh masyarakat khususnya kedua keluarga yang bertikai agar benar-benar menjaga komitmen perdamaian yang telah disepakati bersama. Tidak boleh ada lagi tindakan saling menyerang, provokasi maupun aksi balas dendam,” katanya dalam keterangan yang diterima di Wamena, Minggu (1/11/2026).
Ia meminta setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik baru diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.
Proses penyelesaian tersebut dapat melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu kembali perselisihan.
“Masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, termasuk kabar provokatif yang berpotensi kembali memicu perselisihan. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga keamanan dan memberikan kesempatan bagi proses pemulihan sosial berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar proses pemulihan hubungan sosial setelah konflik dapat berlangsung dengan baik.
Bupati Tolikara Ajak Warga Pulihkan PersaudaraanBupati Tolikara Willem Wandik mengajak seluruh masyarakat untuk kembali mengedepankan ikatan persaudaraan dan nilai-nilai keimanan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.
Ia menilai konflik yang terjadi merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan membawa dampak bagi masyarakat Tolikara.
"Kita ini satu tubuh di dalam Kristus dan kita semua adalah keluarga. Kejadian ini merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan dan menjadi musibah bagi kita bersama,” katanya.
Willem berharap deklarasi damai dapat menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk memulihkan hubungan dan menjaga situasi keamanan agar kembali normal.
Ia menekankan bahwa tindakan saling menyerang tidak boleh kembali terjadi karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Jangan ada lagi aksi saling menyerang karena hanya akan menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun materi," ujarnya.
Bupati juga mengajak perwakilan kedua pihak yang sebelumnya bertikai untuk menandatangani pernyataan sikap dan deklarasi damai.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda serta tokoh masyarakat Kabupaten Tolikara sebagai bentuk komitmen bersama menjaga perdamaian.
Sepuluh Poin Deklarasi Damai DisepakatiDeklarasi perdamaian di Kabupaten Tolikara memuat 10 poin kesepakatan yang menjadi pedoman bersama dalam menjaga keamanan dan memulihkan hubungan masyarakat.
Salah satu poin utama adalah meneguhkan Kabupaten Tolikara sebagai tanah Injil dan tanah damai.
Kesepakatan tersebut juga menekankan penghentian pertikaian dan aksi balas dendam serta pemulihan hubungan persaudaraan antara pihak-pihak yang sebelumnya terlibat konflik.
Selain itu, deklarasi memuat penguatan tanggung jawab adat dan keluarga dalam menjaga keharmonisan masyarakat.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perbedaan keyakinan turut menjadi bagian dari komitmen perdamaian.
Para pihak juga menyepakati pentingnya pemulihan korban serta penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.
Pencegahan penyebaran berita bohong dan provokasi menjadi perhatian agar informasi yang tidak benar tidak kembali memicu perselisihan.
Kesepakatan lainnya mencakup pembentukan forum komunikasi perdamaian yang melibatkan kedua pihak, pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan.
Deklarasi tersebut juga menempatkan perdamaian sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan kepolisian berharap situasi keamanan di Kabupaten Tolikara tetap kondusif serta masyarakat dapat melanjutkan kehidupan sosial tanpa pertikaian.
Komentar (0)