EtIndonesia.com Peta politik Serbia mengalami perubahan besar. Pada 25 Oktober, aliansi politik bernama “Daftar Mahasiswa” (Students’ List), yang bertransformasi dari gerakan mahasiswa, berhasil meraih lebih dari separuh kursi dalam pemilihan parlemen. Kubu politik yang dipimpin Presiden Aleksandar Vučić mengakui kekalahan mereka.
Peristiwa yang menjadi pemicu utama gejolak politik ini adalah runtuhnya kanopi Stasiun Kereta Api Novi Sad, yang berkaitan dengan kerja sama dalam proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Partai Progresif Serbia, yang dipimpin oleh Aleksandar Vučić, telah lama mendominasi panggung politik negara tersebut sejak 2012.
Pada 25 Oktober, Vučić mengakui kekalahan dalam pemilu. Hasil penghitungan suara sementara menunjukkan bahwa “Daftar Mahasiswa” (Students’ List), yang mendapat dukungan mahasiswa, memperoleh sekitar 53% suara dan diperkirakan akan menguasai 140 kursi parlemen. Sementara itu, kubu Vučić memperoleh sekitar 39% suara dan diperkirakan mendapatkan 104 kursi.
Pemicu perubahan politik ini adalah insiden runtuhnya kanopi Stasiun Kereta Api Novi Sad pada 1 November 2024. Tragedi tersebut menewaskan 16 orang dan menyebabkan sejumlah orang lainnya mengalami luka berat.
Saat itu, proyek renovasi besar-besaran stasiun tersebut baru dibuka kembali sekitar empat bulan sebelumnya.
Stasiun yang terlibat dalam kecelakaan tersebut berada di sepanjang jalur kereta api Hongaria-Serbia. Proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Hongaria dan Serbia ini merupakan salah satu proyek penting dalam kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalan antara Tiongkok dan Serbia.
Renovasi stasiun tersebut melibatkan China Railway International Co., Ltd. (CRIC) dan China Communications Construction Company (CCCC).
Setelah kecelakaan terjadi, mahasiswa dan masyarakat terus menggelar demonstrasi, menuntut agar dokumen proyek dipublikasikan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Tuntutan tersebut secara bertahap berkembang, dari persoalan keselamatan konstruksi menjadi tuntutan pemberantasan korupsi, transparansi pengadaan publik, serta pertanggungjawaban pemerintah.
Pada Agustus tahun lalu, Serbia menangkap enam orang, termasuk mantan Menteri Infrastruktur, dalam penyelidikan dugaan penggelembungan nilai kontrak renovasi jalur kereta api.
Jaksa penuntut menyatakan bahwa praktik tersebut kemungkinan menyebabkan kerugian negara sebesar US$115,6 juta, sementara konsorsium kontraktor Tiongkok diduga memperoleh keuntungan sebesar US$18,8 juta.
“Tidak lama setelah stasiun tersebut direnovasi, terjadi kecelakaan fatal. Janji bahwa pembangunan akan membawa kemakmuran justru berubah menjadi pertanyaan: Ke mana uang itu digunakan? Siapa yang bertanggung jawab mengawasi kualitas pekerjaan? Menurut saya, kecelakaan tersebut menjadi pemicu meledaknya ketidakpuasan yang telah lama terpendam,” kata Chen Wenjia, penasihat khusus lembaga pemikir Indo-Pasifik Strategy Think Tank.
“Ketika pemerintah Serbia tidak mampu memberikan penjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, masyarakat pun beralih dari mempertanyakan keselamatan proyek konstruksi menjadi mempertanyakan keseluruhan sistem kekuasaan yang berjalan,” lanjutnya.
Feng Chongyi, profesor madya di University of Technology Sydney, menunjukkan bahwa setelah Serbia beralih dari blok komunis, negara tersebut tetap memilih untuk mempertahankan hubungan erat dengan PKT. Di balik keputusan ini terdapat kesamaan karakteristik sistem pemerintahan otoriter serta pertimbangan ekonomi untuk menarik investasi Tiongkok.
“Hal ini pada dasarnya seperti negara yang menyerahkan pengelolaan industri melalui sistem kapitalisme negara dan menjadi bergantung pada Tiongkok untuk menopang perekonomiannya,” jelasnya.
“Meskipun pemerintahannya berkuasa melalui pemilu, sistem pemerintahannya tetap menyerupai pemerintahan otoriter dan tidak memiliki pengawasan yang memadai, sehingga korupsi pun terjadi,” katanya.
“Kelompok ‘Daftar Mahasiswa’ yang menang kali ini memiliki aspirasi kuat terhadap kebebasan dan demokrasi. Mereka juga sangat tidak puas terhadap korupsi dan pemerintahan otoriter. Karena itu, mereka menjadikan kecelakaan kereta api tersebut sebagai pemicu untuk menggulingkan rezim yang berkuasa,” tambahnya.
Selama masa pemerintahan Vučić, Serbia menjadi salah satu mitra kerja sama penting Tiongkok di kawasan Balkan Barat. Serbia juga termasuk negara Eropa paling awal yang menandatangani dokumen kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalan dengan PKT.
Pada 2016, kedua negara menjalin kemitraan strategis komprehensif. Pada 2023, Tiongkok dan Serbia menandatangani perjanjian perdagangan bebas bilateral.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok terlibat dalam berbagai proyek lokal, termasuk pembangunan jalur kereta api, jalan raya, dan sektor energi. Beijing menyebut hubungan kedua negara sebagai “persahabatan yang kokoh seperti besi”.
Kini, setelah kubu Vučić mengalami kekalahan, Chen Wenjia menilai bahwa ruang gerak Beijing untuk mendorong berbagai proyek melalui hubungan politik dengan para pemimpin Serbia akan semakin terbatas.
Chen Wenjia mengatakan: “Namun, kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Serbia akan sepenuhnya beralih menjadi negara yang anti-Tiongkok. Arah kebijakan luar negeri pemerintahan baru masih perlu diamati.
“Jika pemerintah baru meninjau kembali investasi dan meningkatkan transparansi, hubungan ‘persahabatan yang kokoh seperti besi’ mungkin akan berubah dari kerja sama yang didasarkan pada kepercayaan pribadi antar pemimpin menjadi kerja sama berdasarkan hukum, biaya, dan kepentingan publik.
“Dalam jangka pendek, PKT mungkin akan menghadapi penundaan proyek, negosiasi ulang kontrak, serta tekanan terhadap reputasinya.
“Dampak regional yang sesungguhnya adalah kemungkinan negara-negara Balkan lainnya mengikuti langkah serupa. Jika efek domino terbentuk, PKT akan menghadapi tekanan yang lebih besar dan harus menyesuaikan pola kerja samanya dengan negara-negara Balkan lainnya.”
Feng Chongyi juga menunjukkan bahwa Inisiatif Sabuk dan Jalan PKT telah menghadapi penolakan di berbagai wilayah Eropa, Afrika, dan Amerika Latin, sehingga fenomena tersebut kini telah berkembang menjadi persoalan global.
“Pekerja lokal tidak mendapatkan keuntungan, modal lokal juga tidak memperoleh manfaat. Sebaliknya, proyek-proyek tersebut justru menimbulkan jebakan utang,” katanya.
“Setelah berbagai proyek berjalan, banyak diantaranya harus dinegosiasikan ulang karena masalah utang. Pada akhirnya, ketika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, banyak proyek berubah menjadi proyek mangkrak.”
“Infrastruktur semacam ini juga menyangkut masalah keamanan nasional, bukan sekadar persoalan ekonomi. Jika infrastruktur tersebut berada di bawah kendali pemerintah asing, hal itu selalu menjadi sumber kekhawatiran.
“Sekarang, Inisiatif Sabuk dan Jalan ini di seluruh dunia, termasuk di dalam negeri Tiongkok sendiri, sudah disebut sebagai proyek-proyek mangkrak.”
Menurut laporan Reuters, pada 29 Oktober, kelompok “Daftar Mahasiswa” menuntut penyelidikan terhadap berbagai tuduhan korupsi selama masa pemerintahan Vučić. Mereka juga meminta agar kasus-kasus terkait dibuka kembali atau proses penyelidikannya dipercepat, termasuk kasus runtuhnya kanopi Stasiun Kereta Api Novi Sad.
Wang Ziqi/Yi Ru/Chen Jianming – NTDTV.com
Komentar (0)