Ratusan warga Israel turun ke jalan untuk mendesak pihak oposisi agar bersekutu dengan partai-partai Arab. Desakan itu muncul demi menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dilansir AFP, Minggu (1/11/2026), partai-partai dengan basis pemilih Arab meraih perolehan suara yang signifikan dalam pemilu. Hal ini dipicu oleh kemarahan terhadap retorika pemerintah sayap kanan Netanyahu yang menyasar komunitas Arab. Namun, pemimpin oposisi Gadi Eisenkot belum memutuskan apakah akan menjajaki koalisi dengan partai-partai tersebut.
Seorang warga yang mengikuti unjuk rasa di Tel Aviv, Ayelet Raz, menyatakan komunitas Arab, yang mencakup sekitar 20 persen populasi Israel, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik.
"Ini adalah kesempatan terakhir untuk perubahan nyata," ujar psikolog berusia 60 tahun itu.
Ia juga memperingatkan bahwa Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Israel, adalah seorang "manipulator ulung".
"Kita perlu memberi kesempatan bagi perdamaian. Jika tidak, pertumpahan darah ini akan terus berlangsung selamanya," katanya.
Diketahui, pemilihan umum yang berlangsung pada Selasa tidak menghasilkan pemenang yang jelas. Sebab tidak ada satu pun blok yang berhasil meraih mayoritas kursi di parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang.
Partai-partai dengan basis pemilih Yahudi yang menentang Netanyahu memenangkan 48 kursi, sementara dua partai dengan basis pemilih Arab, Raam dan Joint List, mengamankan total 19 kursi.
Aliansi antara kedua kubu ini berpotensi memberikan blok anti-Netanyahu mayoritas yang cukup kuat, yakni 67 kursi. Namun, gagasan tersebut ditentang oleh beberapa partai di dalam blok oposisi.
Sejumlah massa demo membawa sejumlah poster ke aksi tersebut. Sekitar 500 massa aksi itu membawa poster yang beberapa diantaranya berbunyi 'Arab dan Yahudi hanya akan menang jika bersatu' dan 'Ada mayoritas untuk perubahan'.
Sementara itu, demo di Yerusalem dihadiri 100 orang. Massa juga membawa sejumlah poster yang berbunyi '67 kursi-Bersatu kita teguh, terpecah kita dapatkan Bibi' dan poster bertuliskan 'Mengapa tidak? Kecuali jika kita memang rasis?'
Partai-partai Arab tercatat hanya pernah satu kali duduk secara resmi dalam pemerintahan Israel, yakni ketika pemimpin partai Raam, Mansour Abbas, bergabung dalam koalisi yang berumur pendek, dari tahun 2021 hingga 2022. Ia telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan hal serupa kembali.
Sementara itu, Yousef Jabareen dari aliansi Joint List mengatakan kepada AFP bahwa ia bersedia mendukung Eisenkot di parlemen tanpa harus bergabung ke dalam pemerintahannya-dengan alasan, antara lain, terkait perang di Gaza.
(yld/idn)
Komentar (0)