Suket Penyetaraan Gibran Dibatalkan, Projo: Ada Pihak Ingin Berkuasa, tapi Kalah Pemilu

Freddy Alex Damanik menyampaikan keterangan di sela Kongres III Projo, Jakarta, Sabtu (1/11/2025). (Sumber: Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik menuduh ada pihak yang ingin berkuasa di balik wacana pemakzulan dan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Freddy pun menolak desakan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya usai suket yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA diputuskan tidak sah. Menurutnya, akan lebih terhormat jika Gibran lengser karena kalah di proses pemakzulan.

Aktivis pro-Jokowi itu pun mengeklaim proses pemakzulan akan memperlihatkan pihak tertentu yang ingin berkuasa tetapi kalah pemilu.

Baca Juga: Masalah Ijazah Gibran Bisa Merembet ke Presiden, Pengamat: Prabowo juga Berpotensi Diminta Mundur

"Wapres Gibran akan memimpin kelompok-kelompok muda, menunjukkan sikap bahwa memang terbukti bahwa ada orang-orang yang berambisi berkuasa," kata Freddy Damanik dalam program "Sapa Indonesia Malam" KompasTV, Sabtu (31/10/2026).

"Pengin jadi wapres, tidak bisa menang dalam proses pemilu, ingin berkuasa. Nanti dari proses pemakzulan ini akan kelihatan siapa orang-orang ini."

Lebih lanjut, Freddy mengaku yakin partai-partai di parlemen tidak akan menindaklanjuti proses pemakzulan. Sebab, pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini membutuhkan stabilitas politik.

Prabowo jadi target

Selain itu, Freddy Damanik mengeklaim wacana pemakzulan Gibran sebenarnya menargetkan Prabowo Subianto. Menurutnya, keabsahan kepemimpinan Prabowo akan digugat apabila Gibran dimakzulkan.

Freddy menekankan Prabowo memiliki latar belakang pendidikan seperti Gibran, yakni lulusan luar negeri. Apabila suket penyetaraan Gibran dipertanyakan, dasar penyetaraan pendidikan Prabowo juga disebutnya akan dipersoalkan.

"Kalau mau jujur, bicara suket, walaupun pihak yang menyerang atau mendeligitamsi Gibran ini mengatakan ini PKPU 19/2023 yang meng-Gibran, dibangun narasi seperti itu, sebetulnya bukan," kata Freddy Damanik.

"Justru kalau Gibran dikenakan suket, maka Pak Prabowo justru yang lebih parah."

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menolak jika permasalahan pendidikan Gibran diseret ke Prabowo.

Doli mengatakan masalah pendidikan Gibran adalah persoalan tersendiri yang berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Menurut saya enggak usah melebar-lebar, apalagi nyerang Pak Prabowo. Jadi enggak usah bicara kemudian nanti antara presiden dengan wakil presiden," kata Doli.

Politikus Partai Golkar itu pun mengatakan partai-partai DPR sedang mencermati putusan MK dan MA. Namun, Doli mengakui proses politik setelah adanya putusan tersebut tidak boleh berlarut-larut.

Baca Juga: David Pajung Tolak Wacana Angket Ijazah Gibran: Hasil Pemilihan Langsung Tak Bisa Dibajak DPR

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV