JAKARTA, KOMPAS - Kepolisian Daerah Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf atas polemik kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang digelar di depan Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan tersebut menuai kecaman setelah terungkap adanya peserta bayaran yang mengaku sebagai mahasiswa dan mengenakan almamater sejumlah kampus.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya meminta maaf dan menerima berbagai kritik masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kritik itu, menurut dia, akan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian.
”Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (1/11/2026).
Budi menjelaskan, kegiatan tersebut digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta kreator konten Willie Salim. Budi mengatakan, kehadiran keduanya atas undangan Polda Metro Jaya selaku penyelenggara.
”Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Willie Salim datang atas undangan kami selaku penyelenggara. Keduanya berniat baik untuk turut memaknai Sumpah Pemuda,” katanya.
Budi menambahkan, Polda Metro Jaya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia berharap nilai persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tetap menjadi pegangan seluruh elemen bangsa.
”Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan, dan nilai itu ingin kami jaga bersama seluruh elemen bangsa. Setiap masukan akan kami jadikan bahan evaluasi agar pelayanan kami terus menjadi lebih baik,” ujarnya.
Meski demikian, saat dikonfirmasi, Budi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai keterlibatan peserta yang mengaku bukan mahasiswa dalam deklarasi tersebut. Termasuk, siapa pihak yang merekrut mereka, memberikan bayaran, serta menyediakan almamater kampus yang dikenakan saat kegiatan berlangsung.
Permohonan maaf juga disampaikan Raffi Ahmad dan Willie Salim melalui akun Instagram pribadi masing-masing. Sebelumnya, Raffi mengaku kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebatas memenuhi undangan yang baru diterimanya pada malam sebelum acara berlangsung.
Ia menegaskan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui secara detail susunan kegiatan dan pihak-pihak yang hadir.
Pada Sabtu (31/10/2026) malam, Raffi kembali mengunggah video klarifikasi melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad. Dalam video tersebut, ia menjelaskan bahwa sebagaimana disampaikan Polda Metro Jaya selaku penyelenggara, dirinya hadir atas undangan dan dengan niat tulus untuk memaknai Sumpah Pemuda, bukan untuk merendahkan perjuangan generasi muda maupun semangat anak muda.
Raffi juga menyebut dirinya berupaya memenuhi undangan dari siapa pun selama memiliki kesempatan. Namun, ia menyadari bahwa setiap kegiatan yang akan dihadirinya perlu disertai ketelitian dan kehati-hatian.
”Terima kasih sekali lagi atas perhatian, kritik, dan masukan yang diberikan. Semua ini pastinya menjadi pembelajaran bagi saya untuk terus memperbaiki diri. Saya berharap, penjelasan yang telah disampaikan dapat membantu memperjelas situasi yang sebenar-benarnya terjadi, sekaligus menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi semua pihak, termasuk saya,” ujar Raffi.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @willie27_, ia juga mengaku hadir karena mendapat undangan dan menegaskan tidak terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengaturan peserta acara.
Willie turut membantah menerima bayaran atau imbalan dalam bentuk apa pun atas kehadirannya. Ia menyebut kedatangannya semata-mata untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat.
Meski demikian, Willie mengakui, seharusnya lebih teliti dalam memahami keseluruhan konteks kegiatan tersebut. Atas hal tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf, Ia menyebut kejadian ini menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati, bijak, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.
Adapun polemik deklarasi tersebut mencuat setelah terungkap adanya peserta yang mengenakan jas almamater kampus tertentu, tetapi ternyata bukan mahasiswa dari perguruan tinggi yang atributnya mereka kenakan.
Kejanggalan mulai terendus ketika sejumlah peserta berjas almamater tampak kebingungan saat diwawancarai wartawan di sela-sela acara. Salah satunya seorang pria yang awalnya memperkenalkan diri dengan nama Dino.
Saat mengantre untuk mengambil bingkisan dari penyelenggara, pria yang mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) itu kebingungan ketika ditanya mengenai asal kampusnya.
Tak lama kemudian, pria tersebut mengunggah video klarifikasi dan mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Bayu Setiadi. Ia mengakui bukan mahasiswa Undira dan datang ke acara deklarasi tersebut setelah mendapat undangan dari sebuah komunitas dengan imbalan bayaran.
”Saya di sini hendak mengklarifikasi bahwa saya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya mengikuti acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar,” ucap Bayu dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @bem_undira, Jumat (30/10/2026).
Bayu juga menjelaskan bahwa jas almamater Undira yang dikenakannya bukan milik pribadi. Atribut tersebut diberikan oleh pihak lain sebelum acara berlangsung. Ia mengaku tidak mengetahui asal-usul almamater tersebut saat menerimanya.
Atas kegaduhan yang muncul, Bayu menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Undira dan masyarakat yang merasa dirugikan. Namun, ia belum mengungkap identitas pihak yang mengajaknya maupun komunitas yang memberikan undangan dan bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Terungkapnya pengakuan tersebut menuai sorotan karena penggunaan atribut kampus oleh orang yang bukan mahasiswa dinilai mencederai identitas dan perjuangan mahasiswa.
Terlebih, sehari sebelumnya, Rabu (28/10/2026), sejumlah mahasiswa benar-benar turun ke jalan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai, pengerahan massa "mahasewa" ini merupakan pola lama yang digunakan untuk mengganggu situasi sekaligus mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat.
Dalam praktiknya, kelompok tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengimbangi aksi mahasiswa sungguhan, mulai dari menggelar demonstrasi tandingan hingga menciptakan kericuhan. Strategi itu dinilai dapat mengalihkan perhatian publik sekaligus membangun persepsi negatif terhadap gerakan mahasiswa.
Trubus mengatakan, pola tersebut pada dasarnya bertujuan melemahkan konsolidasi mahasiswa agar gerakan kritik terhadap pemerintah tidak berkembang lebih luas.
Ia menambahkan, kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan mahasiswa bukan tanpa alasan. Dalam sejarah politik Indonesia, mahasiswa kerap menjadi salah satu kelompok yang memelopori perubahan politik. Bahkan, gerakan mahasiswa dapat menjadi pemantik bagi masyarakat luas untuk ikut menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
Komentar (0)