HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perluasan akses layanan keuangan belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemampuan mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, memilih produk keuangan, hingga menghindari pinjaman yang tidak sesuai kemampuan menjadi faktor penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat layanan keuangan secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026. OJK menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan harus diikuti penguatan literasi agar masyarakat tidak sekadar memiliki rekening atau akses pembiayaan, tetapi juga mampu mengelola keuangannya secara sehat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.
Menurutnya, program literasi dan inklusi keuangan perlu diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.
“Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” kata Dicky dalam acara puncak BIK dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat.
Dicky menjelaskan, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Karena itu, pelaku industri harus menyediakan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Kepercayaan tersebut juga perlu dibangun melalui pemahaman yang memadai terhadap produk keuangan. Masyarakat perlu mengetahui manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajibannya sebelum menggunakan layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, maupun teknologi finansial.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih rasional dan terhindar dari penggunaan produk yang tidak sesuai dengan kondisi finansialnya.
Pentingnya kecakapan mengelola keuangan juga disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran merupakan fondasi untuk membangun ketahanan serta kesejahteraan keluarga.
“Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang,” ujar Dedi.
Ia mengajak masyarakat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang bijak, dengan mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Masyarakat juga diingatkan untuk menghindari perilaku konsumtif dan penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan.
Pesan tersebut menempatkan literasi keuangan tidak hanya sebagai pengetahuan mengenai produk perbankan atau investasi, tetapi juga sebagai kemampuan mengambil keputusan sehari-hari. Pengaturan belanja, kebiasaan menabung, serta pertimbangan sebelum berutang menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.
Upaya penguatan literasi ini turut diperkuat melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026.
Pembentukan DNKK diharapkan memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola keuangan secara sehat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sepanjang Oktober 2026, OJK bersama industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan telah menyelenggarakan 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di seluruh Indonesia.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal.
OJK juga memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pendekatan edukasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. (edo)
Komentar (0)