Polda Jawa Tengah (Jateng) memastikan telah melibatkan polwan hingga Bu RT dalam penggeledahan pondok pesantren (Ponpes) HQ di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Polisi juga menyebut santriwati telah didampingi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sukoharjo saat pemeriksaan.
"Beredar narasi di medsos tentang penindakan di pondok Sukoharjo, pertama itu narasi kalau polisinya intinya tidak ada polwan. Pada saat penggeledahan itu teman-teman penindak itu didampingi oleh Bu RT, istrinya Pak RT. Kemudian ada polwan, sehingga adik-adik santriwati itu juga ditangani oleh polwan, itu ketika di pondok tersebut, termasuk ketika mereka dibawa ke polsek, polres dengan pengawalan oleh adik-adik polwan, pemeriksaannya pun juga oleh polwan," jelas Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto dilansir detikJateng, Sabtu (31/10/2026).
"Termasuk ketika jam sudah makan pagi, siang, maupun malam itu teman-teman polwan yang meladeni mereka. Kadi kita pasti menjunjung tinggi adab untuk bersentuhan dengan wanita tentu polwan yang kita kedepankan," sambungnya.
Yuliyanto menjelaskan saat pemeriksaan oleh penyidik para santriwati juga didampingi oleh pihak dinas terkait. Dia menampik tudingan soal tak ada pendampingan dari pihak manapun.
"Pada saat pemeriksaan oleh penyidik itu mereka adik-adik santri ini juga didampingi UPTD PPA Sukoharjo, ibu-ibu itu yang mendampingi. Kemudian dari Sukoharjo diambil keterangannya tentang keberadaan atau legalitas dari pondok ini, menurut penjelasan Kemenag Sukoharjo, pondok ini izin operasionalnya belum terdaftar di Kemenag," kata Yuliyanto.
"Kemarin Pak Wagub juga sudah menjelaskan, maka kemudian pemerintah, pemda, polisi, UPTD PPA itu mengambil keseimpulan adik-adik ini tidak dikembalikan ke pondok itu tapi ke orang tuanya dengan harapan mereka mendapatkan pendidikan terverifikasi seperti yang disampaikan Pak Wagub, supaya dapat tempat belajar pendidikan yang lembaganya terverifikasi," imbuh dia.
Yuliyanto juga meluruskan kabar jika ada penarikan jilbab santriwati saat penggeledahan.
"Menurut saya pribadi tidak benar (ada penarikan jilbab) karena ketika melakukan pemeriksaan kemudian dengan cara-cara yang kasar. Apalagi yang melakukan polwan, yang diperiksa itu perempuan, tentu juga tidak menggunakan cara-cara yang menggunakan kekerasan ataupun kasar gitu," ucap Yuliyanto.
Baca selengkapnya di sini.
(fca/dhn)
Komentar (0)