EtIndonesia.com Pentagon Amerika Serikat diguncang skandal besar kebocoran informasi rahasia! Menurut laporan, Menteri Perang AS Pete Hegseth telah memberhentikan seorang pejabat tinggi militer karena dituduh membocorkan informasi militer sensitif kepada media. Kasus tersebut kini telah diserahkan kepada Departemen Kehakiman AS.
Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa para pelaku kebocoran informasi akan menghadapi masalah besar. Sementara itu, militer AS sedang mengevaluasi kemungkinan melancarkan gelombang baru operasi militer terhadap Iran, sedangkan pihak Iran mulai menunjukkan sinyal keinginan untuk berunding.
Menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada The Atlantic dan Fox News, Menteri Perang Pete Hegseth telah memecat seorang pejabat senior perencana militer Pentagon, Letnan Jenderal Brett Sylvia. Ia dituduh membocorkan informasi rahasia yang sensitif kepada para wartawan, termasuk informasi mengenai perang Iran, perang Rusia-Ukraina, serta sejumlah informasi rahasia lainnya.
Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada Departemen Kehakiman AS.
Pada Kamis, sebelum berangkat ke Carolina Selatan untuk menghadiri kampanye pemilihan paruh waktu, Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Sylvia akan menghadapi “masalah besar”. Trump menyatakan bahwa pemerintah AS sedang mengerahkan seluruh upaya untuk memburu para pelaku kebocoran informasi.
Pada saat yang sama, Trump juga memuji kinerja Hegseth.
“Dia (Hegseth) telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang pejuang hebat. Menurut saya, dia adalah Menteri Pertahanan terbaik dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak orang sependapat dengan saya,” kata Presiden AS Donald Trump/
Perlu dicatat bahwa gejolak pergantian pejabat ini terjadi ketika Pentagon sedang mempertimbangkan kemungkinan mengambil tindakan militer baru terhadap Iran.
Menurut laporan, Amerika Serikat telah memberi tahu sekutu-sekutunya di Timur Tengah bahwa serangan udara berskala besar terhadap Iran mungkin kembali dilancarkan setelah pemilihan paruh waktu. Dalam beberapa waktu terakhir, militer AS juga sedang mengerahkan lebih banyak pasukan ke kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu (28/10) mengatakan bahwa Teheran sedang menjalin komunikasi erat dengan pihak-pihak mediator untuk membahas bagaimana melaksanakan rencana tujuh hari yang bertujuan memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa rencana tersebut mungkin dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu.
Selain itu, The Wall Street Journal, dengan mengutip sejumlah pejabat yang mengetahui masalah tersebut, melaporkan bahwa Wakil Presiden AS JD Vance pernah mengirim surat kepada Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, dalam upaya membuka kembali perundingan perdamaian.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Trump mengatakan bahwa komunikasi tersebut berfokus pada bantuan kemanusiaan, seperti membantu Iran memperoleh pasokan medis, dan bukan bertujuan untuk memulai kembali perundingan damai.
Dalam perkembangan lain, hasil investigasi Reuters menemukan bahwa sejak awal tahun lalu, rezim Iran telah memanfaatkan jaringan keuangan dan militer berskala besar untuk menghindari blokade laut dan sanksi Amerika Serikat. Melalui jaringan tersebut, Iran telah menyelundupkan peralatan militer dan barang-barang lainnya dengan nilai setidaknya US$2 miliar.
Jaringan yang dimaksud terdiri dari lebih dari 5.000 entitas yang membantu Teheran memperoleh komponen persenjataan untuk memproduksi rudal dan drone, serta berbagai perlengkapan lain, termasuk truk-truk berat yang dapat digunakan sebagai peluncur rudal.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa barang-barang itu masuk ke Iran melalui berbagai jalur. Sebagian diangkut menggunakan kapal kargo dari Rusia melintasi Laut Kaspia, sebagian lainnya dibawa menggunakan truk dari Asia Tengah, sementara jalur udara dari Tiongkok juga dimanfaatkan untuk memasok barang-barang tersebut ke Iran.
Reporter NTD: Yi Jing, dengan laporan gabungan.
Komentar (0)