JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti tingginya kemunculan titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam tiga hari terakhir.
Kepala BNPB, Kristomei Sianturi mengatakan, hasil pemantauan udara dan sistem digital menunjukkan bahwa wilayah konsesi perusahaan tersebut menjadi salah satu lokasi dengan kemunculan titik api paling dominan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus untuk memastikan setiap titik api dapat segera diverifikasi dan ditangani oleh petugas di lapangan.
“Wilayah-wilayah seperti Okaba dan beberapa wilayah lainnya di Merauke memang memiliki titik api. Namun, dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, titik api paling banyak terlihat di wilayah konsesi perusahaan itu,” ungkap Kristomei, Sabtu (31/10/2026).
Baca Juga:Nakhoda KM Virgo Transport 8 Ditahan di Polda KalselKristomei menjelaskan, BNPB kini mengoptimalkan penggunaan teknologi drone dan sistem pemantauan digital untuk melihat langsung posisi titik api, termasuk mengidentifikasi lokasi dan status penguasaan lahan tempat kebakaran terjadi. Informasi tersebut memungkinkan petugas melakukan pengecekan lebih cepat dan terarah, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap wilayah konsesi maupun kawasan hutan.
“Sekarang kita mempunyai sistem yang bisa melihat langsung ke titiknya. Lahan-lahan konsesi atau hutan itu milik siapa, bisa kita lihat hari ini,” tegasnya.
Selanjutnya, Kristomei meminta BPBD dan aparatur kewilayahan untuk menindaklanjuti informasi titik api yang terdeteksi melalui sistem pemantauan tersebut. Koordinasi dengan unsur Forkopimda, TNI-Polri, serta aparat penegak hukum juga perlu diperkuat agar setiap kemunculan titik api dapat segera diperiksa dan ditangani.
Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla. Sistem peringatan dini yang terhubung dengan petugas di lapangan memungkinkan titik api diverifikasi sejak awal, sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Baca Juga:Soal Pergantian Kapolri, Begini Respons Jokowi“Ketika ada pemunculan titik api di layar pemantauan, langsung diinformasikan kepada TNI-Polri maupun petugas pemadam di wilayah untuk mengecek apakah benar ada titik api di lokasi tersebut. Cara seperti ini cukup efektif. Ketika api belum besar, sudah bisa dipadamkan oleh petugas maupun masyarakat yang ada di wilayah,” jelas Kristomei.
Di samping penguatan pemantauan, BNPB juga mengevaluasi kebutuhan dukungan operasi pemadaman bersama BMKG, termasuk melalui pelaksanaan OMC. Kristomei menyampaikan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan kondisi lingkungan yang berbeda sehingga strategi penanganan karhutla tidak dapat disamaratakan.
Menurutnya, kondisi lahan di Papua Selatan perlu dipelajari lebih lanjut untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat. Selain penggunaan Natrium Klorida (NaCl) dalam OMC, kemungkinan penggunaan bahan semai lain, seperti dry ice, juga menjadi bagian dari opsi teknis yang perlu dikaji berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan operasi.
Baca Juga:Dengan Nada Tinggi, Hakim Tegur Tim Hukum Dokter Tifa soal Keabsahan Alat Bukti“Kami datang ke sini untuk melihat dan mendata apa lagi yang bisa dilakukan di lapangan, sehingga kebakaran di kawasan perkebunan maupun wilayah lainnya bisa terus ditekan dan segera dipadamkan. Curah hujan masih terbatas, sehingga kita perlu melihat langkah tambahan yang bisa dilakukan, apakah melalui operasi modifikasi cuaca dengan NaCl, dry ice, atau metode lain yang sesuai,” ujar Kristomei.
Di sisi lain, Ia menambahkan terkait empat provinsi yang saat ini menjadi perhatian dalam penanganan karhutla meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Selatan. BNPB melakukan pemantauan langsung untuk mengevaluasi penanganan di masing-masing wilayah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
“Kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Papua Selatan ini agar dampaknya tidak meluas dan berlangsung lebih panjang. Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan kondisi yang berbeda, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa penanganan bencana tetap mengutamakan kemampuan pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat sesuai kebutuhan. Apabila terdapat keterbatasan kapasitas daerah dalam menangani kondisi di lapangan, BNPB akan mengupayakan dukungan tambahan agar penanganan berjalan optimal.
Baca Juga:KIP Kuliah Harus Tepat Sasaran, Ibas: Jangan Lagi Ada Mahasiswa Putus Kuliah“Penanganan tetap dilakukan oleh daerah terlebih dahulu. Apa yang bisa dikerjakan daerah harus dioptimalkan. Namun, apabila ada hal yang tidak bisa ditangani dan membutuhkan bantuan pusat, kami akan mencarikan dan memberikan dukungan yang diperlukan,” tegasnya.
Komentar (0)