Survei IndocPolls: Tahun Kedua Prabowo-Gibran, Tingkat Kepuasan Publik 57,4 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) menemukan bahwa tingkat kepuasan publik pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 57,4 persen. Dari 57,4 persen itu, 7,3 persen di antaranya sangat puas dipimpin duet Prabowo-Gibran.

Selain itu, survei juga menemukan bahwa tingkat ketidakpuasan publik di angka cukup tinggi, yakni 40,0 persen. Dari 40,0 persen itu 3,7 persen di antaranya bahkan merasa sangat tidak puas. Sisanya, menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

BACA JUGA: KNPI Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Perluas Peran Pemuda

“Kepuasan publik menyentuh angka 57,4 persen pada dua tahupertama pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Komunikasi IndocPolls Taufik Ch, dikutip Sabtu (31/10).

Kepuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dirasakan dalam bidang pertahanan dan keamanan.

BACA JUGA: KedaiKOPI Merilis Hasil Survei Terbaru: 81,5 Persen Pemuda Bangga Menjadi WNI

“Sebanyak 70,4 persen publik merasa puas kinerja di bidang hankam, dengan 24,9 persen saja yang merasa tidak puas dan sisanya 4,7 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab,” ujar Taufik.

Dia menjelaskan bahwa latar belakang Prabowo dari militer dan pengalaman menjabat menteri pertahanan, berkorelasi terhadap tingginya kepuasan publik di bidang hankam.

BACA JUGA: Perbedaan Survei IPO dan Celios Terkait Kinerja Bahlil, Dedi Kasih Penjelasan Begini

“Dalam masa yang singkat, Prabowo berupaya mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dengan pengadaan sejumlah alutsista strategis dan modern,” lanjutnya.

Kepuasan tinggi juga dirasakan di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang mencapai 62,1 persen. Hanya 34,1 persen yang merasa tidak puas dan sisanya 3,2 persen tidak tahu/tidak jawab.

“Di era Prabowo-Gibran, kasus-kasus korupsi besar diungkap tanpa pandang bulu, termasuk yang menyasar program andalan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Taufik.

Bidang-bidang lain yang cukup mendapat apresiasi publik adalah politik dan stabilitas (54,3 persen), pendidikan dan kesehatan (51,9 persen), serta kebudayaan dan kehidupanberagama (50,1 persen).

Sebaliknya, bidang ekonomi hanya memperoleh kepuasan 43,8 persen, dengan ketidakpuasan lebih tinggi mencapai 50,6 persen dan sisanya 5,6 persen tidak tahu/tidak jawab.

“Melemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya IHSG, hingga pergantian pos menteri keuangan setiap tahun menjadi indikator masalah serius di bidang ekonomi yang harus dihadapi Prabowo,” terangnya.

Demikian pula dengan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana, tingkat kepuasan publik jatuh di titik terendah, yakni 31,3 persen. Mayoritas publik merasa tidak puas hingga mencapai 51,1 persen, dan sisanya 17,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

“Serangkaian bencana yang melanda Indonesia hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan publik, bahkan dampaknya dirasakan hingga ke negara-negara tetangga dengan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian,” tegas Taufik.

Survei juga menemukan terjadinya pergeseran penilaian publik terhadap program-program prioritas Prabowo-Gibran. Program MBG  yang semula diunggulkan, kini hanya menempati peringkat keempat kepuasan publik atau 10,2 persen.

“Berbagai persoalan yang mendera, dari soal kasus-kasus keracunan makanan hingga korupsi di tubuh jajaran petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), menggerus tingkat kepuasan publik,” ungkap Taufik.

Dengan merosotnya MBG di mata publik, program-program lain menjadi dinilai lebih positif, seperti pemeriksaan kesehatan gratis (18,4 persen), renovasi sekolah rusak (17,8 persen), hinggaswasembada pangan, energi, dan air (12,8 persen).

Program prioritas berikutnya adalah Sekolah Unggul Garuda (2,0 persen) serta pendirian Danantara dan penataan BUMN (1,7 persen). Masih ada program-program lainnya (7,3 persen), sedang sisnya 13,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Survei IndocPolls dilakukan pada 15-20 Oktober 2026, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 38 provinsi, yang diwawancarai secara tatap muka. (dit/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: