BANDUNG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendorong transformasi digital pemerintahan yang menjangkau hingga tingkat desa. Salah satu langkah nyata yang dilakukan Kabupaten Sumedang adalah penerapan pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 92 desa yang melibatkan sekitar 270 ribu pemilih.
Inovasi tersebut menjadi sorotan dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang digagas PWI Jabar bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026) lalu.
Pelaksanaan Pilkades elektronik pada 28 Oktober 2026 itu menjangkau 423 tempat pemungutan suara (TPS). Penerapan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dony menegaskan, pengambilan keputusan pemerintah harus bertumpu pada data yang akurat dan terintegrasi, bukan sekadar perkiraan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Jadi keputusan tidak lagi berdasarkan perkiraan (asumsi), tetapi berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi dari tingkat bawah,” kata Dony dalam sambutanya secara Virtual.
Ia berharap BDSF 2026 dapat menghasilkan solusi nyata dan berkelanjutan untuk memperkuat keamanan serta kedaulatan digital.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang yang hadir langsung M Fajar Aldila menjelaskan penerapan e-voting berawal dari gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Setelah sebelumnya diuji coba secara terbatas di sejumlah daerah, Sumedang menyatakan kesiapan menerapkan sistem tersebut di 92 desa.
Menurut Fajar, pelaksanaan Pilkades elektronik berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Namun, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam mendampingi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, terutama pemilih lanjut usia.
Karena itu, kesiapan petugas dan edukasi masyarakat menjadi bagian penting agar digitalisasi tidak menghambat warga dalam menggunakan hak pilihnya.
Fajar juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi. Menurut dia, penguatan keamanan sistem harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital masyarakat.
“Kami harus menjaga keamanan data masyarakat secara optimal dan sisi lain mencerdaskan masyarakat agar cakap digital. Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang,” ujarnya.
Melalui BDSF 2026, lanjut fajar, bahwa transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik, keamanan data, dan kesiapan masyarakat hingga pelosok desa.
Komentar (0)