Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Perkuat Bansos dan Perlindungan Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Berbagai kebijakan perlindungan sosial menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya tersebut mencakup penyaluran bantuan sosial, pengembangan sistem digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran, perlindungan pekerja transportasi berbasis platform, hingga bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas akses terhadap bantuan, dan mendorong masyarakat agar semakin mandiri secara ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan sebanyak 33,1 juta keluarga telah menerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial (perlinsos). "Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp 639,6 triliun untuk 43 program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran keluarga, antara lain PKH bagi 10 juta keluarga, bantuan sembako bagi 17,6 juta keluarga, serta bantuan beras dan minyak goreng bagi 33,1 juta keluarga," kata Muhaimin, melansir Antara di Pekanbaru, Kamis, 22 Oktober 2026.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus mendorong mereka agar semakin mandiri secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada 2025, angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen, dari 9,03 persen pada Maret 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi maksimal 5 persen pada 2029.

Pada tahun yang sama, pemerintah juga menargetkan terciptanya 10 juta orang yang bekerja dan berusaha. Upaya pemberdayaan turut menyasar keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mencatat sebanyak 199.929 keluarga telah graduasi dari bansos, sementara 78.337 keluarga mendapat dukungan melalui program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. "Kita memiliki tanggung jawab sebesar 22,93 juta jiwa, 88 kabupaten lokasi kemiskinan, kemudian terdapat 16.550 desa yang harus terus kita perhatikan," kata Muhaimin.

Perlinsos Digital untuk Meningkatkan Ketepatan Sasaran

Pemerintah mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak berdasarkan hasil verifikasi data. Sistem ini diharapkan membuat proses penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan pemerintah merencanakan peluncuran Perlinsos Digital secara nasional pada 10 November 2026.

Hingga 20 Oktober 2026, uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau 514 kabupaten/kota, dengan 11,5 juta kepala keluarga terdaftar dan didukung 775 ribu Agen Perlinsos. Jumlah tersebut merupakan capaian uji coba, sedangkan target implementasi nasional masih ditetapkan sebanyak 49 juta keluarga.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochamad Firman Hidayat, mengatakan salah satu uji coba digitalisasi perlindungan sosial dilakukan di Bali. Hasilnya menunjukkan penurunan exclusion error sebesar 24,1 persen dan inclusion error sebesar 4,1 persen.

Exclusion error merupakan kondisi ketika warga yang berhak tidak menerima bantuan. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika warga yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan.

Digitalisasi juga didukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako menggunakan DTSEN yang dimutakhirkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan untuk membantu meningkatkan ketepatan penerima manfaat.

Realisasi Bansos Capai Rp115,8 Triliun

Upaya perlindungan sosial juga tercermin dalam realisasi belanja bantuan sosial melalui kementerian/lembaga (K/L). Hingga 31 Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp105,5 triliun atau 64,3 persen dari pagu APBN 2026. Per 30 September 2026, realisasi tersebut meningkat menjadi Rp115,8 triliun atau 71,2 persen dari pagu, sekitar 2,7 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni Rp112,7 triliun.

Bantuan tersebut mencakup sejumlah program untuk berbagai kelompok penerima manfaat. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi yang tercatat antara lain PKH sebesar Rp21 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp27,6 triliun bagi 17,6 juta keluarga, serta bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp30,9 triliun bagi 96,7 juta peserta.

Selain itu, realisasi Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai Rp10,7 triliun untuk 15,6 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp9,7 triliun bagi 954 ribu mahasiswa. Sementara itu, bantuan untuk asistensi sosial, rehabilitasi sosial, dan penanggulangan bencana mencapai Rp4,6 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga mengembangkan konsep perlindungan sosial sepanjang hayat, yakni pendekatan yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan tahap kehidupannya.

Pendekatan tersebut ditujukan untuk menangani kemiskinan, kerentanan, dan berbagai risiko sosial sejak seseorang lahir hingga lanjut usia. Program perlindungan sosial antara lain mencakup PKH dan bantuan pangan melalui Program Sembako. Sasaran PKH meliputi keluarga yang memenuhi kriteria, termasuk keluarga dengan ibu hamil, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Sementara itu, digitalisasi pendaftaran dan pemutakhiran data penerima bantuan dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan sekaligus mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran. Keberhasilan penerapannya akan bergantung pada kualitas data, proses verifikasi, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, termasuk bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.