Publik tentu belum lupa momen debat calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024. Saat itu, Gibran Rakabuming Raka melontarkan pertanyaan mengenai State of the Global Islamic Economy (SGIE). Istilah teknis tersebut seketika memicu perbincangan luas dan diamplifikasi oleh berbagai tokoh, termasuk Erick Thohir yang kala itu memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Retorika tersebut melahirkan ekspektasi besar: di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Indonesia digadang-gadang akan melesat menjadi episentrum ekonomi syariah dunia, melampaui capaian-capaian administratif era sebelumnya.
Kini, genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Ketika panggung kampanye telah berganti dengan realitas tata kelola kebijakan, pertanyaan adalah: sejauh mana janji akselerasi itu terealisasi?
Alih-alih melesat, data justru memperlihatkan sinyal degradasi. Peringkat Indonesia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) edisi 2025/2026 justru melorot dari posisi ketiga ke peringkat keempat dunia (DinarStandard, 2026). Penurunan ini bukan sekadar persoalan gengsi angka, melainkan cerminan dari persoalan struktural: ekonomi syariah Indonesia masih terjebak pada ilusi pertumbuhan (growth illusion) dan belum ditopang oleh keberpihakan fiskal yang terarah.
Jebakan Ilusi PertumbuhanBerdasarkan catatan CSED INDEF, perbankan syariah nasional tengah menghadapi anomali. Di atas kertas, nilai nominal aset, pembiayaan, serta dana pihak ketiga (DPK) tampak terus bertambah. Namun, jika dibedah secara proporsional terhadap industri perbankan nasional, pangsa pasar (market share) bank syariah justru menyusut dari 7,72% pada Desember 2024 menjadi 7,36% pada Juni 2026 (Kontan, 2025; OJK, 2026).
Fenomena ini menegaskan bahwa laju ekspansi perbankan syariah masih kalah cepat dibandingkan perbankan konvensional. Penetrasi pasar melambat, menandakan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah belum beranjak dari persoalan klasik: masyarakat tahu labelnya, tetapi tidak menggunakan produknya.
Kondisi tersebut diperberat oleh tekanan makroekonomi dan sentimen pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam hingga 28,34% per 24 Juli 2026, disertai arus keluar modal asing (net sell) mencapai Rp79,09 triliun (Investortrust, 2026). Koreksi ini tak lepas dari keputusan lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Volatilitas ini secara langsung menekan pasar modal syariah dan instrumen sukuk, membatasi likuiditas korporasi syariah untuk melakukan ekspansi.
Di sektor riil, capaian administratif kerap dipamerkan tanpa dampak ekonomi yang sepadan. Klaim penerbitan sertifikasi halal yang menembus 24 juta produk (MUI Digital, 2026) nyatanya belum mampu mengerek ekspor produk halal Indonesia secara signifikan ke pasar global. Sertifikasi halal massal lebih berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban birokrasi domestik ketimbang instrumen penciptaan nilai tambah (value chain).
Serupa halnya pada sektor sosial syariah. Penghimpunan zakat nasional baru terealisasi sekitar 13,7% dari total estimasi potensi Rp327 triliun (Fortune IDN, 2026). Rendahnya penyerapan dana sosial keagamaan ini menunjukkan lemahnya integrasi antara ekosistem filantropi Islam dengan program perlindungan sosial negara.
Mengapa akselerasi ekonomi syariah jalan di tempat? Salah satu akar masalahnya berada pada komitmen alokasi anggaran belanja negara (APBN).
Di tengah prioritas belanja pemerintah yang terkonsentrasi pada program populis skala besar seperti pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan kelanjutan proyek infrastruktur strategis ruang fiskal untuk pengembangan ekonomi syariah kian terpinggirkan. Anggaran untuk penguatan rantai pasok industri halal, fasilitasi ekspor UMKM halal, hingga riset dan inovasi produk keuangan syariah masih tersebar parsial di berbagai kementerian dan lembaga tanpa orkestrasi yang kokoh.
Padahal, tanpa insentif fiskal yang nyata seperti pembebasan pajak untuk instrumen pembiayaan hijau-syariah, subsidi sertifikasi rantai pasok hulu, atau penyertaan modal negara untuk penguatan permodalan lembaga keuangan syariah ekonomi syariah hanya akan bertumpu pada inisiatif sukarela pasar. Negara belum menempatkan ekonomi syariah sebagai motor utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan hanya suplemen naratif.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, belum menunjukkan taji eksekusi yang agresif dalam dua tahun ini. Koordinasi antarkementerian kerap tersendat ego sektoral, sementara peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih diwarnai kendala teknis kesiapan rantai pasok di tingkat akar rumput.
Melampaui Gimmick DebatDua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran semestinya menjadi titik balik evaluasi total. Retorika SGIE yang memukau di panggung debat 2024 tidak boleh berakhir menjadi sekadar gimmick politik lima tahunan.
Ada tiga langkah mendesak yang perlu diambil pemerintah.
Pertama, menyusun tagging anggaran syariah yang terukur dalam APBN. Alokasi fiskal harus diarahkan langsung pada sektor hulu industri halal, bukan sekadar sosialisasi administratif.
Kedua, mempercepat konsolidasi kelembagaan keuangan syariah. Menurunnya market share perbankan syariah menuntut OJK dan pemerintah merumuskan skema insentif perpajakan yang lebih kompetitif agar pembiayaan syariah tidak kalah bersaing dengan konvensional.
Ketiga, memfungsikan sertifikasi halal sebagai paspor dagang internasional. Sertifikasi 24 juta produk harus dikawinkan dengan diplomasi perdagangan aktif ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika, sehingga pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi pasar, tetapi produsen aktif dalam rantai pasok global.
Ekonomi syariah Indonesia menyimpan potensi riil yang sangat besar. Namun, potensi tersebut akan terus terperangkap dalam ilusi angka jika pemerintah tidak segera menyelaraskan antara ambisi retoris di atas panggung dengan realisasi kebijakan fiskal di meja kerja. Publik menanti kerja nyata, bukan sekadar hafalan singkatan berikutnya.
Komentar (0)