Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menilai anak muda memiliki peran dalam menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
Peran itu dimaksudkan agar teknologi dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat, menjadikan generasi muda sebagai pribadi berpikir kritis, berani berinovasi, serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
"Keputusan akhir harus ada di manusia. Kita harus jadi pemimpin dari AI itu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan, ada empati, dan juga, terakhir yang paling utama, cinta Tanah Air, karena AI tidak punya Tanah Air," kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Melalui acara Indonesia Youth Summit 2026 di Jakarta, Jumat (30/10), Meutya mengatakan Indonesia memiliki modal besar dalam ekonomi digital, dengan sekitar 260 juta pengguna internet dan kontribusi mencapai 30 persen dari total ekonomi digital ASEAN.
Namun, tingginya adopsi teknologi harus diikuti dengan peningkatan produktivitas, kapasitas inovasi, dan perlindungan masyarakat. Dia pun menegaskan transformasi digital harus berjalan melalui tiga agenda yang saling melengkapi, yakni terhubung, bertumbuh, dan terjaga.
"Kalau pertumbuhan ekonominya tercapai 360 juta dolar di 2030, tetapi anak-anaknya tidak terjaga, anak-anaknya terpapar pornografi, anak-anaknya terpapar judi online, bangsa malah terpecah belah; maka itu juga tidak layak. Tidak ada pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun yang layak dikejar kalau nilai-nilai kemanusiaan kita menjadi hilang, diterabas oleh mesin-mesin ini," katanya.
Baca juga: Wamen Komdigi tekankan tiga isu krusial dalam RUU Adminduk
Perkembangan AI juga mengubah kebutuhan tenaga kerja. Dalam data proyeksi pada tahun 2030 yang dia paparkan, sebanyak 92 juta pekerjaan diperkirakan tergantikan dan akan muncul 170 juta pekerjaan baru.
Perubahan tersebut menuntut generasi muda menguasai keterampilan yang relevan, terutama di bidang teknologi dan kemampuan berkolaborasi dengan AI.
Sebanyak 62 persen perusahaan mencari tenaga kerja yang mampu bekerja dengan AI, sedangkan 77 persen melakukan peningkatan dan pengembangan keterampilan pekerja.
Guna menyiapkan talenta digital, Pemerintah mendorong penguatan pendidikan sains dan teknologi, riset, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, bisnis rintisan (startup), dan investor.
Melalui Garuda Spark Innovation Hub, Pemerintah telah mengembangkan 10 Innovation Hub, menjangkau 15.700 talenta, membina 80 startup, serta mencatat investasi langsung sebesar Rp429,5 miliar.
"Kita memerlukan fondasi yang saling melengkapi; infrastruktur digital dan komputasi yang memadai; tata kelola dan ketersediaan data yang berkualitas; pengembangan talenta, riset, dan inovasi; serta akses pembiayaan dan pasar," kata Meutya.
Baca juga: Wamenkomdigi beberkan empat langkah untuk perkuat kedaulatan digital
Selain pengembangan ekosistem, Pemerintah juga memperkuat tata kelola AI melalui pengajuan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI.
Regulasi diperlukan untuk memastikan inovasi berkembang secara aman dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko teknologi yang berkembang semakin cepat.
Menurutnya, ada tiga kemampuan utama yang harus dimiliki generasi muda untuk menjadi pencipta dampak melalui AI, yakni berpikir kritis dan berani bertanya, berani menciptakan inovasi, serta bertanggung jawab.
Kemudahan teknologi tidak boleh membuat anak muda hanya menjadi pengguna, tetapi harus mendorong lahirnya karya dan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Kemkomdigi soroti akses dan keamanan data warga dalam RUU Adminduk
Pemanfaatan AI dinilainya juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
Contohnya, penggunaan AI dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lumbung padi di Sragen; membantu petambak ikan nila di Sukabumi menghemat listrik; serta mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu membaca data pelanggan.
Pengembangan AI juga harus didukung dengan data beragam agar tidak bias dan mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
"AI baru menjadi bisa dipertanggungjawabkan ketika dia mengoleksi data yang beragam. Selama belum, maka dia menjadi teknologi yang sangat bias. Dia cenderung menyenangkan penggunanya saja, dia memberi validasi, bukan informasi. Padahal, yang kita perlukan untuk produktivitas, bukan validasi, tapi informasi yang akurat," ujarnya.
Baca juga: Menkomdigi ajak wartawan jaga kesehatan mental
Peran itu dimaksudkan agar teknologi dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat, menjadikan generasi muda sebagai pribadi berpikir kritis, berani berinovasi, serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
"Keputusan akhir harus ada di manusia. Kita harus jadi pemimpin dari AI itu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan, ada empati, dan juga, terakhir yang paling utama, cinta Tanah Air, karena AI tidak punya Tanah Air," kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Melalui acara Indonesia Youth Summit 2026 di Jakarta, Jumat (30/10), Meutya mengatakan Indonesia memiliki modal besar dalam ekonomi digital, dengan sekitar 260 juta pengguna internet dan kontribusi mencapai 30 persen dari total ekonomi digital ASEAN.
Namun, tingginya adopsi teknologi harus diikuti dengan peningkatan produktivitas, kapasitas inovasi, dan perlindungan masyarakat. Dia pun menegaskan transformasi digital harus berjalan melalui tiga agenda yang saling melengkapi, yakni terhubung, bertumbuh, dan terjaga.
"Kalau pertumbuhan ekonominya tercapai 360 juta dolar di 2030, tetapi anak-anaknya tidak terjaga, anak-anaknya terpapar pornografi, anak-anaknya terpapar judi online, bangsa malah terpecah belah; maka itu juga tidak layak. Tidak ada pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun yang layak dikejar kalau nilai-nilai kemanusiaan kita menjadi hilang, diterabas oleh mesin-mesin ini," katanya.
Baca juga: Wamen Komdigi tekankan tiga isu krusial dalam RUU Adminduk
Perkembangan AI juga mengubah kebutuhan tenaga kerja. Dalam data proyeksi pada tahun 2030 yang dia paparkan, sebanyak 92 juta pekerjaan diperkirakan tergantikan dan akan muncul 170 juta pekerjaan baru.
Perubahan tersebut menuntut generasi muda menguasai keterampilan yang relevan, terutama di bidang teknologi dan kemampuan berkolaborasi dengan AI.
Sebanyak 62 persen perusahaan mencari tenaga kerja yang mampu bekerja dengan AI, sedangkan 77 persen melakukan peningkatan dan pengembangan keterampilan pekerja.
Guna menyiapkan talenta digital, Pemerintah mendorong penguatan pendidikan sains dan teknologi, riset, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, bisnis rintisan (startup), dan investor.
Melalui Garuda Spark Innovation Hub, Pemerintah telah mengembangkan 10 Innovation Hub, menjangkau 15.700 talenta, membina 80 startup, serta mencatat investasi langsung sebesar Rp429,5 miliar.
"Kita memerlukan fondasi yang saling melengkapi; infrastruktur digital dan komputasi yang memadai; tata kelola dan ketersediaan data yang berkualitas; pengembangan talenta, riset, dan inovasi; serta akses pembiayaan dan pasar," kata Meutya.
Baca juga: Wamenkomdigi beberkan empat langkah untuk perkuat kedaulatan digital
Selain pengembangan ekosistem, Pemerintah juga memperkuat tata kelola AI melalui pengajuan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI.
Regulasi diperlukan untuk memastikan inovasi berkembang secara aman dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko teknologi yang berkembang semakin cepat.
Menurutnya, ada tiga kemampuan utama yang harus dimiliki generasi muda untuk menjadi pencipta dampak melalui AI, yakni berpikir kritis dan berani bertanya, berani menciptakan inovasi, serta bertanggung jawab.
Kemudahan teknologi tidak boleh membuat anak muda hanya menjadi pengguna, tetapi harus mendorong lahirnya karya dan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Kemkomdigi soroti akses dan keamanan data warga dalam RUU Adminduk
Pemanfaatan AI dinilainya juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
Contohnya, penggunaan AI dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lumbung padi di Sragen; membantu petambak ikan nila di Sukabumi menghemat listrik; serta mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu membaca data pelanggan.
Pengembangan AI juga harus didukung dengan data beragam agar tidak bias dan mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
"AI baru menjadi bisa dipertanggungjawabkan ketika dia mengoleksi data yang beragam. Selama belum, maka dia menjadi teknologi yang sangat bias. Dia cenderung menyenangkan penggunanya saja, dia memberi validasi, bukan informasi. Padahal, yang kita perlukan untuk produktivitas, bukan validasi, tapi informasi yang akurat," ujarnya.
Baca juga: Menkomdigi ajak wartawan jaga kesehatan mental
Komentar (0)