Sebanyak 5.000 santri mengikuti kegiatan Munajat Santri untuk Negeri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (30/10) malam. Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2026 sekaligus momentum untuk mendoakan keselamatan Indonesia.
Para santri memanjatkan doa agar Indonesia terhindar dari berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Mereka juga mendoakan agar bangsa Indonesia semakin maju, damai, dan sejahtera.
Pantauan kumparan di Masjid Istiqlal, sejumlah pejabat negara dan tokoh organisasi Islam hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Dirjen Pesantren Kementerian Agama Basnang Said, serta Sekretaris Ditjen Pesantren Kementerian Agama Arsad Hidayat.
Basnang mengatakan, Hari Santri merupakan momentum bagi para santri untuk merayakan identitas sekaligus menunjukkan kontribusi mereka bagi bangsa.
“Hari Santri adalah hari bergembira dan hari lebarannya Santri Indonesia,” kata Basnang.
Ia menjelaskan, rangkaian Hari Santri 2026 mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Menurut dia, tema tersebut menegaskan peran santri dalam menyiapkan generasi unggul, berakhlak, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian peringatan tahun ini. Di antaranya Sayembara Surat Santri untuk Presiden, Perkemahan Pramuka Santri Nusantara yang diikuti 4.500 santri di Malang pada 30 September hingga 5 Oktober 2026, Festival Sarung dan Peci Santri, serta Santri Vision 2026 yang menjadi ajang kompetisi gagasan berbasis riset dan teknologi.
Basnang menyebut karya yang dihasilkan para peserta Santri Vision 2026 beragam, mulai dari riset dan rekomendasi kebijakan, film, seni sosial, hingga inovasi teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kementerian Agama juga berencana menggelar Pesantren Award. Penghargaan tersebut akan diberikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang dinilai berkontribusi dalam mendukung perkembangan pesantren di daerah masing-masing.
Basnang berharap peringatan Hari Santri tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar pengingat sejarah. Ia ingin momentum tersebut menjadi gerakan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas santri, memajukan pesantren, merawat tradisi, dan mendorong inovasi.
"Jika dahulu para santri berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengangkat senjata dan mengorbankan jiwa, sekarang perjuangan itu harus dilanjutkan dengan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, kemandirian ekonomi, akhlak mulia, dan karya nyata bagi masyarakat. Zaman telah berubah, tetapi semangat pengabdian tidak boleh berubah,” ujar Basnang.
Gus Kikin Ingatkan Sejarah Perjuangan Ulama dan SantriKetua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dalam pidatonya mengingatkan kembali perjalanan sejarah perjuangan ulama dan santri dalam membangun Indonesia.
Ia menyinggung peran para ulama dalam membangun persatuan umat melalui berbagai organisasi. Salah satunya pembentukan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada 1937 yang mempertemukan tokoh-tokoh dari sejumlah organisasi Islam, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam.
Menurut Gus Kikin, perbedaan pandangan tidak seharusnya menghalangi kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar.
Ia juga mengingatkan peran ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Salah satu peristiwa penting yang disorot ialah lahirnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang mendorong umat Islam untuk membela kemerdekaan Indonesia.
Resolusi Jihad tersebut kemudian menjadi salah satu landasan penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.
Gus Kikin mengatakan peringatan Hari Santri menjadi kesempatan untuk merefleksikan tanggung jawab generasi saat ini dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu.
Ia menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesempatan kerja, kerusakan lingkungan, hingga perubahan teknologi yang berlangsung cepat.
Karena itu, ia mendorong santri untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, memahami perkembangan teknologi, serta terlibat dalam pemberdayaan ekonomi dan pengabdian kepada masyarakat.
"Marilah kita mengingat kembali satu pesan sederhana, gali potensi, hilangkan friksi. Kita gerakkan kemampuan untuk membangun negeri dan kita kurangi perselisihan yang tidak perlu. Jangan sampai kita mewariskan negeri yang kaya, tetapi rakyatnya masih kesulitan untuk menikmati hasil kekayaannya," tegas Gus Kikin.
Menag Dorong Santri Kuasai Ilmu Pengetahuan dan TeknologiSementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pesantren telah hadir jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Ia menyebut tradisi pesantren memiliki peran dalam pendidikan, pembentukan karakter, dan penumbuhan kesadaran kebangsaan.
Menurut Nasaruddin, perjuangan santri pada masa kini perlu dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, kemandirian ekonomi, dan karya nyata bagi masyarakat.
"Jadi, jika dahulu para santri berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengangkat senjata dan mengorbankan jiwa, sekarang perjuangan itu harus dilanjutkan dengan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, kemandirian ekonomi, akhlak mulia, dan karya nyata bagi masyarakat. Zaman telah berubah, tetapi semangat pengabdian tidak boleh berubah,” ujar dia.
Ia berharap semakin banyak santri yang berkiprah di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, teknik, kewirausahaan, teknologi, hingga kepemimpinan masyarakat.
"Kalau dalam masa penjajahan, ya, masa perjuangan fisik, yang lahir adalah para jenderal. Tapi dalam suasana damai seperti sekarang ini, yang harusnya lahir banyak adalah para profesor, para kiai-kiai besar,” kata Nasaruddin.
Nasaruddin juga menegaskan negara perlu memastikan pesantren memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Menurut dia, dukungan pemerintah harus menjangkau pesantren di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
Ia juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama memahami kebutuhan pesantren dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren bukanlah tujuan akhir, itu adalah awal daripada tanggung jawab yang lebih besar,” kata Nasaruddin.
Komentar (0)