Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana tetap berjalan optimal meski institusi tersebut tengah menghadapi persoalan hukum menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK. Namun, ia memastikan tugas utama BNPB dalam melayani masyarakat tidak akan terganggu.
“BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak harus tetap berjalan,” ujarnya dalam pertemuan internal pada Jumat (30/10).
Sebagai langkah pembenahan setelah OTT KPK pada 13 Oktober lalu terkait dugaan konflik kepentingan dalam paket Dana Siap Pakai (DSP), BNPB akan menjalankan program konsolidasi internal selama 100 hari.
Program tersebut berfokus pada tiga agenda utama, yakni Bersih, Siaga, dan Terhubung.
Bersih: Evaluasi Tata Kelola dan Pengawasan InternalMelalui agenda Bersih, BNPB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola institusi, khususnya pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran, serta pemeriksaan pertanggungjawaban.
“Penertiban mekanisme kerja juga diterapkan agar sistem di dalam BNPB menjadi lebih transparan dan akuntabel,” kata Kristomei.
Pembenahan tersebut juga dilakukan melalui penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Utama BNPB.
BNPB berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran penanggulangan bencana digunakan untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memberikan kepastian kepada masyarakat dan menjawab pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran di lingkungan BNPB.
Siaga: Persiapkan Peralatan Hadapi Puncak Musim HujanMelalui agenda Siaga, BNPB menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Februari.
BNPB akan mengeluarkan seluruh peralatan penanggulangan bencana, seperti pompa, perahu, dan generator set (genset), dari gudang BNPB dan BPBD untuk diuji coba serta diperiksa kondisinya.
Setelah pemeriksaan, peralatan tersebut akan didistribusikan ke kabupaten-kabupaten yang rawan bencana sebelum puncak musim hujan.
Untuk mendukung kesiapsiagaan, BNPB juga terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan masyarakat di lapangan.
Upaya penanganan mencakup pemantauan kejadian bencana, pendataan korban dan kerusakan bangunan, serta identifikasi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain itu, BNPB terus menyalurkan dukungan logistik dan peralatan, memfasilitasi evakuasi, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai kondisi dan kewenangan masing-masing pihak.
Terhubung: BNPB Siapkan Dasbor TransparansiSementara itu, melalui agenda Terhubung, BNPB akan mengembangkan dasbor Kepala BNPB dengan mengintegrasikan sistem yang sudah tersedia tanpa harus membuat aplikasi baru.
Dasbor tersebut akan menampilkan data kehadiran, aset, status bencana, dan kolaborasi secara terpusat. BNPB juga akan menyediakan dasbor transparansi agar masyarakat dapat ikut memantau informasi secara langsung.
Program konsolidasi 100 hari ini juga menekankan pentingnya pembenahan pengelolaan dana darurat agar lebih transparan dan akuntabel.
Pimpinan BNPB ingin memastikan masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran penanggulangan bencana secara terbuka.
“Seluruh perbaikan ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan negara terhadap lembaga BNPB,” tutup Kristomei.
Komentar (0)