JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan sejumlah pengembangan transportasi umum pada 2027, mulai dari memperpanjang jaringan kereta ringan atau LRT ke Dukuh Atas, memperkuat integrasi antarmoda di Manggarai, hingga memperluas layanan transportasi gratis. Upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus meringankan biaya perjalanan warga.
Direktur Proyek LRT Jakarta Ramdani Akbar mengatakan, pembangunan jalur LRT Jakarta akan dilanjutkan dari Manggarai hingga Dukuh Atas sepanjang sekitar 2 kilometer pada 2027. Untuk meneruskan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
”Saat ini, LRT Jakarta memang baru sampai Manggarai. Pada 2027 kami akan lanjut lagi sekitar 2 kilometer sampai Dukuh Atas,” kata Ramdani, Jumat (30/10/2026).
Perpanjangan jalur tersebut akan memperluas jangkauan LRT Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas dengan moda transportasi lain. Kawasan Dukuh Atas selama ini menjadi salah satu simpul transportasi di Jakarta karena terhubung dengan kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, kereta rel listrik atau KRL Commuter Line, dan Transjakarta.
Dalam jangka panjang, pengembangan jaringan LRT juga direncanakan mengarah ke Jakarta International Stadium (JIS) dan Halim. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan transportasi umum di Ibu Kota.
Selain memperpanjang jalur, pengembangan LRT juga diarahkan untuk mendukung kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD). Konsep ini mengintegrasikan transportasi umum dengan kawasan hunian, perkantoran, pusat perdagangan, dan fasilitas publik sehingga masyarakat dapat menjangkau berbagai aktivitas dengan lebih mudah tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.
Ramdani menyebutkan, sejumlah kawasan yang berpotensi dikembangkan dengan konsep tersebut antara lain Manggarai, Pulo Mas, JIS, dan Kelapa Gading.
Ia berharap, pengembangan jaringan LRT yang terintegrasi dengan kawasan TOD dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Upaya tersebut juga perlu didukung pengembangan moda lain, seperti MRT Jakarta dan Transjakarta.
”Saya berharap agar masyarakat semakin tertarik menggunakan LRT. Kami juga harus yakin bahwa Pemprov Jakarta sangat memikirkan warganya dengan pengembangan LRT Jakarta, MRT, dan transportasi lain. Begitu juga menambahkan layanan gratisnya buat warga Jakarta,” ujar Ramdani.
Dalam pengembangan TOD, integrasi antarmoda menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat mudah berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Salah satu upaya tersebut tengah dilakukan di kawasan Manggarai melalui pembangunan fasilitas penghubung antara Stasiun LRT Manggarai dan Stasiun Kereta Api Indonesia (KAI) Manggarai.
Meski berada di kawasan yang sama, kedua stasiun tersebut merupakan fasilitas yang berbeda secara fisik. Fasilitas penghubung langsung masih dalam proses penyelesaian agar penumpang dapat berpindah antarmoda dengan lebih mudah.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, keberadaan LRT Jakarta hingga Manggarai membuka peluang konektivitas yang lebih luas bagi masyarakat pengguna transportasi publik.
”Stasiun LRT Manggarai dan Stasiun KAI Manggarai merupakan dua fasilitas yang berbeda. Keduanya berada dalam kawasan yang sama dan diarahkan untuk terhubung melalui fasilitas integrasi. LRT Jakarta sudah beroperasi hingga Manggarai, sementara akses langsung menuju Stasiun KAI Manggarai masih dalam proses penyelesaian bersama para pihak terkait,” ujar Anne.
Berdasarkan dokumen perencanaan integrasi, fasilitas penghubung kedua stasiun dibagi menjadi tiga zona. Zona 1 berada di sisi menuju kawasan Rumah Sakit Sultan Agung dan Pasaraya Manggarai. Zona 2 diarahkan terhubung dengan Halte Transjakarta dan Terminal Manggarai.
Sementara itu, Zona 3 berada di area KAI dan dirancang terhubung dengan area concourse Kereta Bandara di Pintu Barat Stasiun KAI Manggarai melalui jalur penghubung atau linkway.
Pembangunan jalur penghubung ini perlu menyesuaikan dengan sejumlah fasilitas yang sudah ada di sekitar stasiun, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), Halte Transjakarta, dan area di sekitar Sungai Ciliwung. Sebagian area parkir KAI juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan.
Anne mengatakan, setelah jalur penghubung selesai, penumpang akan lebih mudah berpindah dari KRL atau Kereta Bandara ke LRT Jakarta. Begitu pula sebaliknya, penumpang LRT dapat melanjutkan perjalanan menggunakan kereta lainnya.
”Ketika fasilitas penghubung langsung selesai, masyarakat akan memiliki pilihan perjalanan yang semakin luas. Pelanggan dari Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang maupun Bandara Soekarno-Hatta dapat melanjutkan perjalanan menuju jaringan LRT Jakarta, demikian pula sebaliknya. Fokusnya adalah membuat perpindahan tersebut semakin sederhana bagi pelanggan,” ujar Anne.
Tak hanya Manggarai, Kelapa Gading juga disiapkan menjadi salah satu pusat transportasi atau hub baru di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pengembangan jaringan LRT direncanakan menghubungkan Kelapa Gading dengan JIS, Ancol, Pantai Indah Kapuk (PIK), hingga Bandara Soekarno-Hatta.
”Kelapa Gading akan menjadi salah satu pusat hub baru dari Jakarta di masa depan,” ujar Pramono.
Selain itu, Pemprov Jakarta berencana melanjutkan jalur LRT dari Kelapa Gading melalui Velodrome hingga Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Halim, Jakarta Timur.
Menurut Pramono, pengembangan jaringan transportasi tersebut akan semakin meningkatkan posisi strategis kawasan Kelapa Gading. Keberadaan LRT yang saat ini menghubungkan Kelapa Gading dengan Manggarai juga menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan kawasan tersebut.
Seiring dengan pembangunan infrastruktur transportasi, Pramono meminta masyarakat ikut menjaga lingkungan dan kawasan tempat tinggal mereka. Pengembangan transportasi, menurut dia, perlu berjalan beriringan dengan penataan kawasan di sekitarnya.
Selain memperluas jaringan dan memperkuat integrasi antarmoda, Pemprov Jakarta juga menyiapkan kebijakan untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat. Salah satunya melalui pemberian fasilitas transportasi umum gratis bagi pencari kerja mulai 1 Januari 2027.
Pramono mengatakan, fasilitas tersebut diberikan melalui Kartu Layanan Transportasi Gratis (KLG) yang dapat digunakan selama penerima masih dalam proses mencari pekerjaan.
Namun, fasilitas gratis tersebut tidak berlaku lagi setelah penerima mendapatkan pekerjaan. ”Begitu sudah mendapatkan pekerjaan, tentunya tidak gratis lagi,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, biaya transportasi menjadi salah satu beban yang harus ditanggung seseorang ketika mencari pekerjaan. Padahal, mereka perlu mendatangi berbagai tempat untuk melamar pekerjaan maupun mengikuti wawancara.
Untuk itu, Pramono berharap fasilitas tersebut dapat membantu pencari kerja menjangkau berbagai wilayah di Jakarta tanpa terbebani ongkos perjalanan.
Tenaga Ahli Gubernur Jakarta Aris Setiawan Yodi mengatakan, pemberian fasilitas bagi pencari kerja merupakan bagian dari rencana perluasan kelompok penerima transportasi umum gratis pada 2027.
”Jadi orang yang mencari kerja di Jakarta mulai tahun 2027 nanti gratis naik LRT Jakarta, Transjakarta, dan MRT Jakarta. Mekanisme detailnya sedang dimatangkan,” kata Aris.
Menurut Aris, fasilitas tersebut akan membantu masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencari pekerjaan, termasuk mendatangi lokasi wawancara yang berbeda dari tempat tinggal mereka.
Selain pencari kerja, kelompok baru yang akan menerima manfaat KLG antara lain pendamping penyandang disabilitas, pasien yang menjalani rujukan rutin, pelajar dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu di luar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan, serta korban bencana yang masih dalam masa pemulihan.
Di sisi lain, Aris juga mengajak masyarakat menyampaikan masukan kepada Pemprov Jakarta mengenai kekurangan layanan transportasi umum agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.
Ketua Karang Taruna Provinsi Jakarta Akmal Budi Yulianto menilai, penggunaan transportasi umum dapat membantu masyarakat mengatur pengeluaran rumah tangga, terutama ketika biaya perjalanan menggunakan kendaraan pribadi semakin membebani anggaran.
Meski demikian, Akmal menilai kemudahan akses menuju stasiun masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Ketersediaan jalur dan armada transportasi umum perlu diimbangi dengan akses yang memadai dari permukiman menuju stasiun.
”Kemudahan akses menuju stasiun perlu menjadi perhatian agar penggunaan transportasi umum tidak hanya bergantung pada ketersediaan jalur dan layanan, tetapi juga kenyamanan masyarakat dalam menjangkau stasiun,” ujar Akmal.
Komentar (0)