Polda Jawa Timur membenarkan proses mutasi AKBP Edy Herwiyanto (EH) ayah Vinanda Prameswati Wali Kota Kediri sekaligus mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri.
Namun Kombes Pol Jules Abraham Abast Kabid Humas Polda Jatim belum bisa menjelaskan lebih jauh mengenai materi maupun dugaan perkara yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut.
Dia mengatakan, mutasi AKBP EH memang tercantum dalam keputusan mutasi yang diterbitkan. Dalam surat telegram tersebut, dia dimutasi dalam rangka pemeriksaan.
Sebelumnya, AKBP EH menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Jatim. Kemudian dimutasi menjadi Perwira Menengah di direktorat yang sama.
“Memang benar, terdapat mutasi terhadap AKBP EH dan sebagaimana tercantum dalam mutasi tersebut, yang bersangkutan dimutasikan dalam rangka pemeriksaan,” ujar Jules dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).
Jules menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap AKBP Edy tidak dilakukan oleh Polda Jatim. Sehingga, institusinya tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan maupun menyimpulkan materi dan hasil pemeriksaan tersebut.
“Oleh karena itu, Polda Jatim tidak dalam posisi untuk menyampaikan ataupun menyimpulkan materi maupun hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Jules menambahkan, Polda Jatim menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai substansi maupun hasil pemeriksaan menjadi kewenangan pihak yang menangani proses tersebut.
“Kami menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai substansi maupun hasilnya tentunya menjadi kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, menurut informasi yang beredar melalui akun sosial media Threads @donox.ri, AKBP Edy Herwiyanto disebut diamankan Divisi Propam Mabes Polri dan tengah diperiksa terkait dugaan keterlibatannya sebagai pembina organisasi Yakuza Maneges.
Ayah dari Wali Kota Kediri tersebut diamankan karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan.
“Informasi yang beredar menyebut jaringan tersebut diduga melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap masyarakat, vendor usaha, hingga pihak yang berkaitan dengan proyek pemerintah,” tulis akun Threads tersebut.(wld/ipg)
Komentar (0)