Sedikitnya 100 orang menggunakan jas almamater sejumlah universitas menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Mereka membacakan sejumlah poin deklarasi dengan kawalan polisi.
Deklarasi ini muncul satu hari setelah demonstrasi besar yang digelar ribuan orang dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Dalam deklarasi bertema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” itu, para peserta menyerukan sejumlah poin. Hal itu seperti memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga toleransi di tengah masyarakat, mengajak generasi muda aktif menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di ruang digital. Ikut hadir dalam acara itu Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
Berbeda dengan demonstrasi sehari sebelumnya yang diwarnai dorong-dorongan antara demonstran dengan aparat, deklarasi ini berlangsung tertib.
Tidak ada juga tuntutan yang dibacakan sebelumnya, mulai dari penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional hingga penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Seusai acara yang diinisiasi Polda Metro Jaya itu, dua peserta sempat diwawancarai wartawan. Namun, saat ditanya asal kampus, mereka tidak dapat menjelaskannya dengan lancar. Setelah ditelusuri, keduanya ternyata bukan mahasiswa.
Bayu Setiadi, misalnya, sempat menyebut sebagai mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira). Namun, saat diklarifikasi, di mengaku bukan mahasiswa. Dia datang ke Bundaran HI diajak komunitas.
“Saya dibayar," kata Bayu dalam akun Instagram @bem_Undira.
Bayu juga mengatakan tidak tahu siapa pemilik jas almamater yang ia gunakan. Dia meminta maaf lantaran tidak teliti menerima suatu pekerjaan.
Sosok lain yang diwawancarai wartawan adalah Sari. Saat membacakan deklarasi, ia memakai jas almamater Universitas Bina Sarana Indonesia (UBSI). Namun, seperti Bayu, Sari diduga kuat bukan mahasiswa BSI.
Ziko Harnadi, dosen UBSI yang juga anak dari Herman Pratikto Harsoyo yang merupakan salah satu pendiri UBSI, mengecam acara itu. Ziko menilai tindakan tersebut telah mencoreng integritas almamater UBSI.
"Sebagai konteks, saya adalah dosen UBSI & ayah saya merupakan Pembina Yayasan BSI dan melihat almamater disalahgunakan, bagi saya ini sudah termasuk ke pencemaran nama baik UBSI," tulis Ziko di media sosial Threads, Jumat (30/10/2026).
Meskipun begitu, dia tidak menyalahkan Sari, dia justru meminta pertanggunjawaban pihak yang menyuruh Sari hadir dalam acara tersebut. Ziko juga mengutarakan kekecewaannya terhadap sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir.
Melihat kejadian ini, warganet kembali mempopulerkan istilah "Mahasewa". Istilah itu disematkan pada orang yang disewa atau dibayar untuk berpura-pura menjadi mahasiswa.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah berpendapat, fenomena “mahasewa” sebenarnya bukan hal baru. Pelakunya dimanfaatkan para penguasa untuk menjadi kompetitor bagi mahasiswa untuk menggelar aksi tandingan.
"Tujuannya, meredam pergerakan mahasiswa sungguhan," kata Trubus.
Peran “mahasewa” beragam. Ada yang dibayar untuk membuat kerusuhan. Ada ajuga yang membuat gerakan tandingan. Hal itu dilakukan untuk membentuk opini publik tentang citra buruk mahasiswa sekaligus meredam pergerakan agar mereka tidak lagi bersuara.
"Penguasa ingin mahasiswa menjadi menara gading yang duduk diam di kampus dan tidak turun ke jalan untuk bersuara," kata Trubus.
Kekhawatiran penguasa pada gerakan mahasiswa, kata Trubus, sangat beralasan. Dalam beberapa pergantian rezim, semua diawali dari pergerakan mahasiswa.
"Mahasiswa adalah entitas yang paling mudah menjadi trigger untuk menggerakan warga dalam upaya melengserkan rezim yang sedang berkuasa. Pergerakan itu kian menggaung dengan keberadaan media sosial," ujarnya.
Pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang Hamluddin juga berpendapat pola seperti ini sudah ada sejak Orde Baru. Saat itu, strateginya menempatkan intelejen ke dalam kampus, berbaur dengan mahasiswa.
"Bedanya dulu tidak sampai membuat aksi tandingan seperti saat ini," ucap Hamluddin.
Seiring perkembangan zaman, penguasa membuat strategi untuk meredam pergerakan mahasiswa, salah satunya dengan membuat aksi tandingan dengan orang-orang bayaran.
"Aksi tandingan ini tumbuh untuk meredam kritikan yang keras terhadap kinerja pemerintah," kata Hamluddin.
Namun, dia menilai aksi tandingan ini tidak akan mampu meredam semangat mahasiswa untuk terus bersuara. Bahkan, setelah praktik “mahasewa” ini terkuak, kritikan publik pada pemerintah diperkirakan akan semakin kuat.
Hamluddin mengingatkan, bahwa gerakan mahasiswa itu tumbuh dari entitas mereka sendiri. "Naluri itu muncul secara alami saat mereka (mahasiswa) menyaksikan adanya ketimpangan, ketidakadilan atau pelanggaran hak konsitutusi yang dibuat oleh penyelenggara negara," kata dia.
Dengan latar belakang itu, dia mengatakan, seharusnya pemerintah menyambut kritikan mahasiswa sebagai saran yang konstruktif dalam membangun negara dan bukan menjadikannya sebagai ancaman.
Komentar (0)