Ijazah SD-S1 Gibran Dipamerkan di Sidang PTUN

Sidang lanjutan gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026. Dalam agenda jawaban tergugat, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, memamerkan seluruh dokumen riwayat pendidikan kliennya dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).

Meski persidangan belum memasuki tahap pembuktian, salinan dokumen tersebut telah diserahkan kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Salah satu bukti yang paling disorot adalah dokumen ke-54, yakni sertifikat Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS).

"Ini adalah ijazah Bapak Gibran berupa Advanced Diploma dari MDIS yang terbit pada 29 Maret 2008. Ijazah ini ekuivalen atau setara dengan tingkat A-Level," ujar Rullyandi, dikutip dari Primetime News, Metro TV, Kamis 29 Oktober 2026.

Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menambahkan bahwa kehadiran dokumen tersebut menepis keraguan publik. "Sertifikat ini mematahkan framing yang selama ini menuding Mas Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA. Semuanya sudah terbantahkan," tegasnya.
 

Namun, langkah pembuktian tersebut justru ditanggapi sinis oleh kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menilai dokumen dari MDIS sama sekali tidak relevan dan tidak menjawab kejanggalan pada suket penyetaraan yang menjadi objek gugatan.

Menurut Denny, suket penyetaraan yang diterbitkan kementerian seharusnya didasarkan pada dokumen pendidikan dari UTS Insearch, bukan MDIS.

"Jika yang ditunjukkan di persidangan adalah Advanced Diploma dari MDIS, bukan dari UTS Insearch, berarti surat keterangan penyetaraan tersebut tidak memiliki dasar. Oleh karena itu, surat tersebut memang harus dicabut sesuai gugatan kami," serang Denny.

Dalam petitumnya, pihak penggugat mendesak majelis hakim untuk membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran karena dinilai cacat substansi, cacat prosedur, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).