Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat tata kelola Satu Data melalui standardisasi, integrasi sistem digital, dan kerja sama lintas pemerintahan untuk meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan berbasis data.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan Portal Satu Data SASANDO yang memungkinkan pemerintah daerah memantau indikator pembangunan dan kinerja perangkat daerah secara waktu nyata atau real-time.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Saleh Sodo mengatakan sistem tersebut dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
"Melalui Portal Satu Data SASANDO, pemerintah daerah dapat menyediakan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pemantauan pembangunan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," ujar Fransiskus.
Pemprov NTT Kembangkan Dasbor Digital untuk Pantau PembangunanFransiskus menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengembangkan dasbor eksekutif melalui Portal Satu Data SASANDO.
Sistem tersebut membantu pimpinan daerah memantau berbagai indikator pembangunan sekaligus mengevaluasi kinerja perangkat daerah.
Melalui integrasi data, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih konsisten untuk mendukung penyusunan program pembangunan.
Pengembangan sistem ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Standardisasi data menjadi salah satu perhatian utama agar informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memiliki kesesuaian antarinstansi.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan diharapkan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang tercermin dalam data.
Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTT Perkuat Kolaborasi Satu DataKomitmen penguatan tata kelola data dibahas dalam kegiatan Lokakarya Koordinasi dan Penguatan Kolaborasi Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kupang, pada 27–29 September 2026.
Lokakarya melibatkan jajaran pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh NTT.
Sejumlah lembaga nasional dan internasional juga berpartisipasi, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, kegiatan diikuti perwakilan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, serta Program SKALA.
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan sistem data di tingkat daerah.
Lokakarya Susun Rencana Aksi dan Target Integrasi DataSelama tiga hari pelaksanaan, peserta membahas kondisi penyelenggaraan Satu Data di masing-masing kabupaten dan kota.
Pembahasan difokuskan pada pemetaan tantangan, peningkatan kualitas data, serta penguatan koordinasi teknis antarinstansi.
Peserta juga menyusun rencana tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki pengelolaan data daerah.
Rencana aksi tersebut mencakup langkah prioritas, penetapan penanggung jawab, target waktu, dan indikator keberhasilan.
Selain itu, mekanisme pemantauan disiapkan untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi dapat dievaluasi secara berkala.
Penyusunan langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat keterpaduan data antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Program SKALA Dukung Pengembangan Portal SASANDOPenguatan tata kelola Satu Data di NTT turut didukung Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).
Program SKALA merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berfokus pada upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
Pelaksanaannya dikelola bersama oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Salah satu fokus program tersebut adalah mendukung penguatan tata kelola Satu Data Pemerintah Provinsi NTT melalui pengembangan Portal SASANDO.
Dukungan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data pembangunan yang terintegrasi.
Melalui penguatan sistem digital dan koordinasi antarlembaga, Pemprov NTT menargetkan perencanaan pembangunan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Komentar (0)