Presiden Prabowo dan PM Singapura Sepakat Cari Solusi Kabut Asap, Gugus Tugas Dibentuk

Singapura: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sepakat memperkuat kerja sama untuk menangani berbagai persoalan bilateral, termasuk kabut asap lintas batas. Komitmen tersebut telah dibahas pada tingkat pimpinan kedua negara dan kini perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan komunikasi antara Wong dan Prabowo telah berlangsung. Menurut dia, kedua pemimpin memiliki komitmen politik untuk mengambil langkah yang diperlukan guna menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian bersama.

"Komunikasi telah terjalin di tingkat tertinggi antara perdana menteri saya dan Presiden Prabowo," ujar Balakrishnan dikutip dari CNA. 

 

Ia menambahkan, kesepakatan tersebut harus diterjemahkan menjadi pelaksanaan rencana yang nyata agar komitmen kedua negara dapat diwujudkan. Namun, Balakrishnan tidak mengungkapkan secara terperinci pembahasan yang berlangsung di antara kedua pemimpin.

Pernyataan tersebut disampaikan Balakrishnan kepada media Singapura dalam kunjungan resmi selama tiga hari ke Indonesia, Selasa hingga Kamis. Dalam rangkaian kunjungan itu, ia juga bertemu Prabowo di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan tertutup tersebut berlangsung atas permintaan Balakrishnan, yang tiba di Jakarta pada Selasa.

Selain bertemu Prabowo, Balakrishnan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara mengumumkan pembentukan gugus tugas bersama untuk mengoordinasikan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan.

Gugus tugas itu akan memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti lintas negara guna mendukung penanganan pelanggaran. Meski demikian, Balakrishnan belum memerinci struktur organisasi maupun mekanisme kerja tim gabungan tersebut.

Indonesia dan Singapura juga sepakat membentuk saluran komunikasi khusus atau hotline. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu kedua pemerintah mengelola perbedaan pandangan dan merespons persoalan bilateral secara lebih cepat.

Arrmanatha menegaskan penanganan kabut asap menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Ia menilai penegakan hukum perlu dilakukan agar pelaku pembakaran hutan tidak dapat menghindari pertanggungjawaban dengan memanfaatkan batas wilayah negara.

"Tidak boleh ada batas negara yang melindungi pihak-pihak yang meraup keuntungan dari pembakaran hutan kita," tegasnya.

Selain kabut asap, kunjungan Balakrishnan juga berlangsung di tengah pembahasan mengenai pasokan gas alam Indonesia ke Singapura. Pemerintah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke negara tersebut pada 24 Oktober untuk mengalokasikan lebih banyak pasokan bagi kebutuhan energi domestik.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan, pengurangan ekspor tersebut masih dilakukan dalam batas ketentuan kontrak. Pernyataan itu disampaikan pada 26 Oktober.

Isu pasokan gas menjadi perhatian Singapura karena berkaitan dengan pemenuhan kewajiban komersial dan kepastian pasokan energi. Perdana Menteri Lawrence Wong sebelumnya menyampaikan harapan agar seluruh pihak yang terikat kontrak pasokan gas memenuhi kewajibannya.

Dalam konvensi Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party pada Minggu, Wong juga menegaskan pihak pengimpor gas di Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingan mereka.

Menanggapi persoalan tersebut, Balakrishnan menekankan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian komersial yang telah disepakati. Menurut dia, prinsip kepastian kontrak menjadi kepentingan bersama bagi Indonesia dan Singapura.

"Semua pihak memahami alasan mengapa tanda tangan dan kewajiban kontraktual itu penting... hal ini berkaitan dengan kredibilitas serta daya saing ekonomi kedua belah pihak," kata Balakrishnan pada Rabu.

Ia menegaskan, pelaksanaan kesepakatan perlu dinilai melalui tindakan nyata, bukan hanya pernyataan. Karena itu, kewajiban yang telah dituangkan dalam kontrak harus tetap menjadi perhatian dalam penyelesaian persoalan pasokan gas.

Balakrishnan juga menyatakan bahwa para menteri dari kedua negara memiliki pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga prinsip tersebut. Ia berharap pembahasan yang dilakukan dapat segera menghasilkan penyelesaian yang cepat dan efektif.