Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat data penerima berbagai bantuan sosial (Bansos). Penguatan dilakukan jelang peluncuran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital 10 November 2026.
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi, Yessi Arnaz Ferari, mengatakan salah satu penguatan data dengan menjaring agen Perlinsos untuk membantu warga mengakses bansos. Tak kurang dari 899 ribu orang telah mendaftar.
Para agen merupakan bagian dari Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang digagas Menteri Sosial. Mereka bertugas mendampingi warga yang berhak menerima bansos, tetapi belum terdata atau belum memahami cara mendaftar.
“Yang menjadi isu sekarang, penerima bansos itu enggak dapat informasi how-nya biar dapat bansos. Makanya gerakannya dimasifkan,” kata Yessi dalam kegiatan Ngopi Bareng, Ngobrol Santai bersama jurnalis di Gedung Komdigi, Jakarta, Kamis (29/10).
Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Seluruh layanan pendampingan bersifat sukarela dan gratis, tanpa komisi atau pungutan kepada warga.
“Tidak boleh ada komisi. Semuanya gratis,” tegasnya.
Untuk mempermudah pendaftaran, Komdigi tengah menyederhanakan persyaratan agen. Calon agen nantinya cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanpa harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Verifikasi identitas tetap dilakukan melalui Dukcapil, termasuk dengan pengenalan wajah.
Selain itu, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan data antarinstansi.
Melalui sistem ini, warga cukup memasukkan NIK dan nomor listrik pada portal perlindungan sosial Kementerian Sosial. Sistem kemudian memeriksa data kependudukan, status kepegawaian, kepemilikan kendaraan, dan sertifikat tanah dari instansi terkait untuk membantu menentukan kelayakan penerima bansos.
Yessi menegaskan, Komdigi hanya menjadi penghubung pertukaran data, bukan mengambil alih penyimpanannya.
“Data tetap berada di kementerian atau lembaga pengampu masing-masing,” ujarnya.
Integrasi ini diharapkan mempercepat proses pendataan yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan menjadi hitungan menit hingga jam, sekaligus menekan risiko salah sasaran. Saat ini, belasan juta kepala keluarga telah mendaftar dari target puluhan juta.
Menjelang peluncuran nasional pada 10 November, Komdigi juga akan kembali menguji kapasitas sistem pekan depan. Hasil awal smoke test menunjukkan sistem mampu menerima hingga 600 ribu akses per hari. Portal perlindungan sosial dan SPLP pun telah dipindahkan ke Government Cloud dengan spesifikasi lebih tinggi.
Yessi menegaskan, peluncuran tersebut bukan berarti seluruh warga harus mendaftar serentak. Pendaftaran akan diperluas secara bertahap melalui agen perlinsos dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan internet di tiap wilayah agar sistem tidak mengalami gangguan.
Ke depan, Komdigi berharap integrasi melalui Satu Data Indonesia dapat menghubungkan lebih banyak instansi sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data yang sama untuk mengakses layanan pemerintah.
Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah
Komentar (0)