Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membeberkan modus dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Beras subsidi yang dibeli melalui jalur resmi Bulog diduga dibongkar dan dikemas ulang untuk dijual kembali sebagai beras premium.
Rizal menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi penangkapan oknum yang melakukan repacking beras SPHP. Setelah penelusuran awal di Matraman, penyelidikan berlanjut ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
"Jadi penangkapannya yang pertama adalah di Matraman," kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Bulog kemudian menelusuri asal beras melalui nomor polisi truk yang mengangkutnya. Penelusuran dilakukan dengan memeriksa rekaman CCTV di pos penjagaan kantor Bulog DKI Jakarta serta surat jalan pengiriman beras.
Dari sana, Bulog mengidentifikasi Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi asal pembelian beras tersebut. Pemeriksaan data internal kemudian mengarah kepada seorang mitra berinisial RH.
"Setelah itu kami temukan oknum yang membeli beras tersebut melalui program Klik SPHP. Jadi proses pembeliannya itu sesuai prosedur, ya. Proses pembeliannya melalui Klik SPHP sesuai prosedur," jelasnya.
Rizal mengatakan, pembelian melalui aplikasi Klik SPHP memang diperuntukkan bagi RPK dan pengecer yang telah terdaftar. Identitas mitra, termasuk KTP, nomor telepon, dan alamat, tercatat dalam sistem Bulog.
Setelah identitas RH ditemukan, tim internal Bulog menelusuri keberadaannya dan berkoordinasi dengan kepolisian, hingga yang bersangkutan ditangkap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
"Memang betul, kami tunjukkan 'ini RPK Bapak?' Katanya 'Betul'. 'Ini bukti transfer Bapak?' (Dijawab) 'Betul'. Nah, semuanya yang bersangkutan betul, melalui proses-proses pembelian melalui Klik SPHP," beber dia.
Dalam kasus ini, Rizal menyebut RH merupakan wiraswasta yang terdaftar sebagai mitra RPK sejak 27 Agustus 2026. Polisi masih mendalami dugaan penyalahgunaan beras tersebut.
Terjadi Pemesanan Berulang
Bulog juga menyoroti pola pembelian beras oleh mitra tersebut. Rizal mengatakan, RH diduga memesan beras sebanyak empat ton dua kali dalam dua hari berturut-turut.
"Regulasi aturannya sekali pesan itu maksimal 2-4 ton per RPK," kata Rizal.
Menurutnya, pola pemesanan berulang dalam waktu berdekatan semestinya menjadi perhatian petugas yang mengawasi transaksi SPHP.
"Dua hari berturut-turut pesannya 4 ton-4 ton. Nah, ini makanya kami sedang dalami. Kenapa kok didiemin dengan 2 hari berturut-turut pesan sampai 4 ton berturut-turut gitu lho. Ini kan harusnya pejabat yang menerima invoice klik SPHP itu melihat, 'oh ini kok berturut-turut', harusnya kan diwaspadai, kenapa didiamkan saja?" ujarnya.
Bulog kini membentuk satuan tugas bersama kepolisian untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Pemeriksaan juga diperluas ke mitra RPK di seluruh Indonesia, guna mencegah penyalahgunaan beras subsidi serupa.
"Untuk mencegah terjadinya upaya-upaya penyalahgunaan beras-beras pemerintah. Ini yang kami lakukan," pungkas dia.
Adapun buntut dari kasus ini, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mencopot 8 pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas.
(wur)
Komentar (0)