Pantau - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan masukan terhadap draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) guna memperkuat arah pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui partisipasi bermakna atau meaningful participation.
Ajakan tersebut disampaikan Anggota Badan Pengkajian MPR RI Ida Fauziyah dalam Seminar Nasional bertajuk "Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN): Menata Arah Pembangunan Nasional Indonesia" di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan MPR bersama Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Jakarta itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Ida menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memberikan gagasan dan kritik terhadap rancangan kebijakan strategis pembangunan nasional.
“Jadi, diskusinya adalah mengajak Anda semua untuk menanyakan pada diri kalian semua, terutama para mahasiswa, 'Apakah aku 10 orang itu yang akan mengguncang dunia?' Saya kira UIN Syarif Hidayatullah harus bisa menjawab itu melalui para mahasiswanya,” ujar Ida.
MPR Buka Ruang Partisipasi Publik dalam Penyusunan PPHNIda menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR RI telah menyusun draf kajian mengenai substansi dan alternatif bentuk hukum PPHN.
Pembahasan rancangan tersebut dilakukan secara intensif sejak akhir 2024 dan menghasilkan draf yang selesai pada Agustus 2025.
Meski demikian, Badan Pengkajian MPR masih melakukan pendalaman untuk menyempurnakan materi dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.
“Maka, di sinilah gagasan PPHN menemukan relevansinya. Badan Pengkajian MPR telah menghasilkan draf kajian mengenai substansi dan alternatif bentuk hukum PPHN tersebut melalui serangkaian pembahasan yang dilakukan secara intensif sejak akhir 2024. Pada bulan Agustus 2025 ini sudah selesai, tetapi kita terus melakukan pendalaman,” tuturnya.
Menurut Ida, forum diskusi bersama mahasiswa merupakan salah satu upaya menghadirkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses perumusan kebijakan.
Ia menilai mahasiswa dan kalangan akademisi memiliki peran penting dalam memberikan perspektif baru terhadap arah pembangunan nasional.
PPHN Mencakup Tiga Bidang Utama PembangunanIda menjelaskan bahwa substansi PPHN mencakup tiga bidang utama yang saling berkaitan dalam pembangunan Indonesia.
Bidang pertama adalah pembangunan karakter dan kualitas manusia sebagai dasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Bidang kedua mencakup pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan untuk memperkuat penyelenggaraan negara.
Sementara itu, bidang ketiga berfokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketiganya saling berkaitan: pembangunan harus memperkuat manusia, ditopang oleh kelembagaan yang baik, dan tentu saja harus bermuara pada kesejahteraan rakyat,” sambungnya.
Ida juga mengaitkan gagasan PPHN dengan prinsip fikih Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil mashlahah, yang menekankan bahwa kebijakan pemimpin harus berlandaskan kemaslahatan rakyat.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MPR Kaji Tiga Alternatif Bentuk Hukum PPHNSelain membahas substansi pembangunan, Badan Pengkajian MPR RI juga mengkaji tiga alternatif bentuk hukum untuk menetapkan PPHN.
Alternatif pertama adalah melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Alternatif kedua berupa penetapan melalui Ketetapan MPR atau TAP MPR.
Sementara itu, alternatif ketiga adalah pengaturan PPHN melalui undang-undang.
Ida menegaskan bahwa PPHN tidak dirancang untuk menghapus atau menggantikan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sudah berlaku.
Sistem tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, PPHN diharapkan menjadi pedoman strategis agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah berjalan secara terpadu serta berkesinambungan.
Mahasiswa dan Akademisi Diajak Berikan Masukan melalui Situs MPRIda menyampaikan bahwa draf substansi dan alternatif bentuk hukum PPHN telah dipublikasikan melalui situs resmi MPR RI di mpr.go.id.
Publikasi tersebut bertujuan memberikan akses kepada masyarakat untuk mempelajari dan menilai rancangan yang masih dalam tahap penyempurnaan.
“Publikasi ini membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk mempelajari, mencermati, serta menyampaikan pandangan dan masukan bagi penyempurnaan gagasan PPHN ini. Ini baru draf, sekali lagi saya sampaikan kepada Adik-adik semua, kami sangat membutuhkan masukan dan gagasan-gagasan baru untuk penyempurnaan PPHN ini sendiri,” tandasnya.
Seminar tersebut turut menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015–2018 Arief Hidayat, Guru Besar Politik Islam dan Hukum Tata Negara UIN Jakarta Khamami Zada, serta Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UIN Jakarta Rizqon Halal Syah Aji.
Kegiatan juga dihadiri Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Muhammad Maksum, dengan Rahmat Ferdian Andi Rosidi sebagai moderator.
Melalui forum tersebut, MPR berharap mahasiswa dapat berpartisipasi dalam mengawal dan menyempurnakan gagasan PPHN sebelum ditetapkan dalam bentuk hukum yang dipilih.
Komentar (0)