Efektifkah Respons Pemerintah Indonesia Terhadap Catatan MSCI?

Penyedia indeks pasar global MSCI memperingatkan bahwa status pasar modal Indonesia bisa terlempar dari kategori emerging market ke standalone market. Peringatan melalui pengumuman resmi, Jumat (16/10/2026) ini, disampaikan menyusul kekhawatiran para investor global terkait gejala praktik goreng saham di pasar modal domestik.

Standalone market adalah klasifikasi khusus yang digunakan untuk pasar saham yang tidak cocok untuk dikategorikan ke dalam kategori indeks global utama MSCI, yakni developed market, emerging market, dan frontier market.

MSCI membuka ruang konsultasi hingga 30 April 2027. Keputusan final MSCI akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Sebelumnya, MSCI telah memperingatkan pasar saham Indonesia terkait kemungkinan turun status, dari kategori emerging market ke level frontier market. Inti catatannya sama, yakni indikasi praktik goreng saham.

Peringatan terakhir, pasar modal Indonesia bisa terlempar ke standalone market, merupakan pukulan. Sebab, status ini lebih merugikan bagi pasar modal Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan takut dan gentar terhadap pengumuman dari penyedia indeks pasar global MSCI yang mengusulkan penurunan status pasar saham Indonesia. Hal itu menjadi salah satu bentuk tantangan di tengah situasi global yang tak menentu dan rentan krisis. Dalam kondisi itu, segenap jajaran pemerintah terus berupaya membangun kedaulatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna bertajuk ”2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). Acara itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan semua pejabat yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

”Saudara-saudara sekalian, kita telah bekerja dengan baik, tetapi kita tahu tantangan masih sangat besar. Rakyat kita berharap lebih banyak. Kesulitan kita masih banyak. Gangguan masih banyak. Kita terus dihadang, ya kan? Ada apa itu? Macam-macamlah, MSCI, macam-macam, ya kan. Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pejabat tinggi negara itu.

Selang beberapa hari kemudian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, melalui unggahan media sosial pribadi, Sabtu (24/10/2026), mewacanakan pembentukan sistem pemeringkatan pasar modal sendiri. ”Di bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri. Kita bersatu, bergerak, dan berjuang,” ujarnya.

Chief Economist PT Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, respons defensif, termasuk mewacanakan pembentukan sistem pemeringkatan pasar modal sendiri belum tentu menjawab persoalan utama yang menjadi perhatian investor institusional global.

Investor lebih membutuhkan perbaikan tata kelola pasar, transparansi, serta konsistensi penegakan regulasi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian investor adalah praktik goreng saham.

“Persoalan utamanya sebenarnya masalah trust, kepercayaan. Kita harus bisa memperbaiki persoalan fundamental terkait tata kelola dan transparansi,” ujar David saat dihubungi, Selasa (27/10).

Lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global seperti MSCI, memiliki kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai pasar di berbagai negara. Apabila Indonesia ingin membentuk sistem pemeringkatan sendiri, ia melanjutkan, pemerintah perlu menjelaskan tolok ukur yang akan digunakan.

Di sisi lain, jika sistem tersebut dipersepsikan sebagai indeks tandingan, maka investor asing bisa menilainya sebagai bentuk resistensi terhadap tuntutan perbaikan pasar modal.

“Kalau kita defensif, khawatirnya waktu yang kita gunakan malah habis untuk membuat indeks, sementara persoalan utama kita tidak bisa diselesaikan,” katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya memprioritaskan reformasi tata kelola pasar modal (market governance reform) dan memperkuat dialog dengan MSCI untuk memahami secara lebih terperinci persoalan yang perlu dibenahi.

Pengajar di Universitas Paramadina, Wijayato Samirin, menyatakan, pemerintah perlu fokus membenahi tiga tuntutan yang disampaikan MSCI. Pertama, mewujudkan transparansi, regulator membuka UBO dari 1 persen ke atas pemegang saham.

Kedua, mengurangi konsteransi kepemilikan saham, meningkatkan ambang batas dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Ketiga, memperbaiki tata kelola pasar dengan memberikan sanksi kepada penggoreng saham.

Wijayanto menilai, pembenahan pasar modal Indonesia juga perlu disertai upaya menjaga independensi, transparansi, dan keadilan dalam pengambilan kebijakan. Menurut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI perlu menghindari langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

Ia mencontohkan polemik pengambilalihan secara paksa Bayan Resources serta rencana Danantara mengakuisisi saham BEI. Terkait rencana akuisisi tersebut, ia menilai, klarifikasi mengenai besaran saham yang akan diambil alih perlu dikomunikasikan secara lebih luas kepada publik dan investor internasional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.