31 Warga Diajak Merancang Sistem Pemilu lewat Majelis Publik

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 31 warga dari 16 provinsi dengan berbagai latar belakang profesi dan tingkat pendidikan terlibat dalam perumusan rekomendasi sistem pemilu yang mereka inginkan.

Mereka diajak melakukan proses musyawarah dengan cara baru lewat program Majelis Publik.

BACA JUGA: Akademisi Ilmu Sosial dan Politik Soroti Gaya Kepemimpinan Merakyat Ahmad Luthfi

Mengusung tema “Merancang Bersama Pemilu yang Kita Inginkan”, kegiatan pada 24–25 Oktober 2026 itu diinisiasi oleh The Reformist, platform publikasi dan keterlibatan publik dari Think Policy yang mengangkat gagasan dan upaya perubahan kebijakan.

Deputy Head of Convening Think Policy Efraim Leonard mengatakan Majelis Publik mengadaptasi konsep citizens’ assembly, yaitu pelibatan warga yang dipilih melalui undian (sortition) untuk mempelajari isu kebijakan, bermusyawarah, dan merumuskan rekomendasi bersama.

BACA JUGA: Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menavigasi Badai Hukum, Hegemoni Politik, dan Ambisi Ekonomi

Efraim mengatakan berbeda dari forum kebijakan yang umumnya dihadiri oleh pakar atau pegiat isu tertentu, Majelis Publik terbuka bagi semua warga berusia 16 tahun ke atas, tanpa persyaratan pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman dalam kebijakan publik atau politik. 

Menurut dia, forum ini mengikuti prinsip bahwa pengalaman hidup setiap warga sama berharganya.

“Majelis Publik kami rancang agar siapa pun bisa berpartisipasi di dalam proses deliberasi, baik yang terbiasa membahas politik maupun yang baru pertama kali terlibat,” ujar Efraim. 

Peserta tidak langsung diminta berpendapat, tetapi diajak saling mengenal, membayangkan wakil rakyat yang diharapkan, lalu mendalami isu dan mendengarkan perspektif berbeda sebelum menyusun rekomendasi bersama.

Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), lembaga publik Inggris yang berfokus pada penguatan demokrasi dan telah memberikan dukungan keahlian bagi parlemen di Indonesia sejak 2016.

Dari Membayangkan Wakil Rakyat Ideal hingga Memahami Sistem

Sebelum merumuskan rekomendasi, Anggota Majelis Publik mengikuti rangkaian persiapan, dimulai dari perkenalan daring pada 22 Oktober hingga sesi trust building bersama Zensa Rahman, Founder How to be Nothing. 

Melalui permainan kartu visual, peserta diajak membayangkan sosok wakil rakyat ideal, menyusun kriteria masing-masing, lalu mencari kesepakatan dalam kelompok.

Proses ini dilanjutkan dengan pembelajaran bersama August Mellaz, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022–2027, mengenai sistem pemerintahan serta peran dan tanggung jawab wakil rakyat. 

August menyebut berbekal pemahaman tersebut, peserta kemudian merefleksikan kembali kriteria wakil rakyat yang mereka harapkan.

“Forum-forum semacam ini jadi semacam instrumen yang segar di tengah tantangan memaknai proses demokrasi,” kata dia.

Menurut August, dengan diskusi yang difokuskan pada isu spesifik dan peserta dengan berbagai latar belakang, masyarakat punya peluang untuk mendapatkan sudut pandang yang mendalam dan beragam,” ujar August, yang juga merupakan anggota Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Peserta juga berdialog langsung dengan tujuh perwakilan partai politik, yakni Ryan Ernest (Golkar), Rizal Ilham Pratama (PKB), Ahmad Fathul Barri (PKS), Dian Islamiati Fatwa (PAN), Gerald Wibisana (PSI), Manik Marganamahendra (Partai Perindo), dan Patria Ginting (PDI-P). Mereka menggali proses kaderisasi, rekrutmen calon legislatif, pendanaan kampanye, hingga penyaluran aspirasi masyarakat.

Melalui rangkaian ini, peserta diajak menghubungkan harapan mereka terhadap wakil rakyat dengan realitas sistem politik, sebagai bekal untuk membahas berbagai pilihan sistem pemilu dalam musyawarah pada hari kedua.(era/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: