Singapura Panggil 10 Perusahaan Terkait Kabut Asap Karhutla, Minta Kerja Sama

Singapura: Pimpinan 10 perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pemicu kabut asap berkomitmen bekerja sama penuh dengan penyelidikan pemerintah Singapura setelah dipanggil menghadiri pertemuan dengan tiga menteri pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior sekaligus Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menghadiri pertemuan tersebut. Pemerintah menyampaikan ekspektasi terhadap perusahaan-perusahaan itu sekaligus rencana memperkuat aturan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan polusi kabut asap.

Pertemuan yang berlangsung kurang dari 30 menit itu dihadiri perwakilan  para perusahaan yang terkait kabut asap akibat karhutla.

Usai pertemuan, Fu mengatakan pemerintah akan mengajukan amendemen terhadap Transboundary Haze Pollution Act pada sidang parlemen berikutnya. Perubahan tersebut bertujuan memberikan kekuatan hukum pada mekanisme penilaian perusahaan.

Perusahaan yang menolak menunjuk penilai atau tidak bekerja sama secara penuh dalam penyelidikan nantinya dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum.

“Pemerintah akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura,” kata Fu kepada wartawan, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 29 Oktober 2026. Penyelidikan Independen Perusahaan Shanmugam menyambut komitmen perusahaan untuk bekerja sama. Ia mengatakan perusahaan akan diminta menjalani penilaian independen terhadap kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok mereka guna memastikan apakah ada keterlibatan dalam kebakaran.

Pemerintah Singapura, kata dia, akan menempuh seluruh jalur hukum dan regulasi yang tersedia untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang menyebabkan kabut asap di negara tersebut.

“Kabut asap disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam,” ujar Shanmugam kepada para perwakilan perusahaan.

Ia menegaskan penyelidikan tersebut bukan bertujuan mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan publik maupun politik.

Menurut Shanmugam, perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis di Singapura juga bertanggung jawab memastikan operasi dan rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap.

Pemerintah akan memeriksa fakta secara menyeluruh apabila terdapat dugaan keterlibatan perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan korporasi dan rantai pasoknya. Struktur perusahaan atau pengaturan dengan pihak ketiga, katanya, tidak boleh menghalangi upaya mengungkap fakta.

Shanmugam menambahkan, perusahaan yang tidak terlibat dalam kebakaran dan memiliki rantai pasok yang bersih dapat memanfaatkan penilaian tersebut untuk membuktikan hal itu. Sementara itu, pelanggaran yang ditemukan harus ditangani, dengan tingkat kerja sama perusahaan turut menjadi pertimbangan.

Pemerintah akan segera mengumumkan anggota panel khusus yang bertugas melakukan penilaian. Perusahaan yang ditunjuk harus menggunakan tim dari panel tersebut, yang terdiri atas firma investigasi dan firma hukum yang memberikan dukungan kepada penyelidik.

Tim penilai akan memperoleh akses penuh terhadap informasi, dokumen, lokasi, personel, operasi, hubungan korporasi, dan rantai pasok perusahaan. Mereka juga dapat melibatkan pakar eksternal, termasuk analis penginderaan jauh dan geospasial, untuk memeriksa data titik panas dari citra satelit.

Hasil penilaian akan diserahkan kepada Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) untuk dipertimbangkan dalam menentukan langkah selanjutnya. Biaya penilaian akan ditanggung oleh perusahaan terkait. Singapura Tidak Akan Melunak Saat ditanya apakah penyelidikan berpotensi membuat perusahaan meninggalkan Singapura, Shanmugam mengatakan pemerintah akan mengutamakan kepentingan warga.

Ia menegaskan perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran tidak perlu khawatir. Namun, apabila penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran dan perusahaan memilih meninggalkan Singapura, pemerintah akan menerima konsekuensi tersebut.

Shanmugam juga mengingatkan bahwa otoritas belum mengetahui sepenuhnya sejauh mana keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut. Ia menekankan pemanggilan itu tidak berarti semua perusahaan yang disebutkan telah terbukti bersalah ataupun menjadi satu-satunya pihak yang diduga terlibat.

Menurutnya, pemerintah juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah perusahaan lain yang tidak memiliki kehadiran bisnis di Singapura.

Fu menegaskan pemerintah serius menangani persoalan kabut asap dan tidak akan menghentikan upaya penegakan aturan meskipun kondisi kabut asap mulai membaik. Bursa dan Bank Ikut Disorot Pada hari yang sama, Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) meminta tujuh perusahaan tercatat yang memiliki operasi pertanian dan perkebunan di Indonesia mengungkapkan langkah pencegahan dan penanganan kebakaran, keterkaitan dengan 10 perusahaan Indonesia yang menerima pemberitahuan tindakan pencegahan, serta potensi dampak kebakaran dan kabut asap terhadap bisnis mereka. 

SGX RegCo juga meminta pengungkapan mengenai penyelidikan oleh otoritas di Singapura, Indonesia, maupun negara lain untuk membantu pemangku kepentingan menilai keterbukaan informasi dan risiko yang dihadapi perusahaan.

Sementara itu, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengingatkan bank agar mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan, termasuk polusi dan deforestasi. Bank diminta mempertimbangkan informasi dari Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) serta meminta penjelasan dari nasabah yang diduga terkait aktivitas pemicu kabut asap.

MAS menyatakan bank dapat meninjau persyaratan pembiayaan, membatasi eksposur, atau mengevaluasi ulang hubungan dengan nasabah jika ditemukan peningkatan risiko lingkungan. Pelanggaran hukum lingkungan yang jelas dapat mendorong tindakan lebih tegas, termasuk penghentian hubungan pembiayaan.