REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menggandeng PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo dan STKIP Paracendekia NW Sumbawa untuk memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangkaian Sumbawa Job Fair pada Rabu (28/10).
Penandatanganan tersebut melibatkan Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot, Pemimpin Cabang Sumbawa Besar Jamkrindo Cakra Warta Dawali, serta Ketua STKIP Paracendekia NW Sumbawa Prof. H. Iwan Jazadi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor UMKM.
Perluas Akses Penjaminan untuk UMKM
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kesepakatan dengan Jamkrindo diarahkan untuk memperluas akses layanan penjaminan bagi UMKM lokal. Tujuannya agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah.
Cakra Warta Dawali menjelaskan bahwa jasa penjaminan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan tertentu dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan. “Jasa penjaminan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan tertentu dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan, sesuai karakteristik produk penjaminan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai jenis jaminan, seperti jaminan penawaran (bid bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan pembayaran uang muka (advance payment bond), dan jaminan pemeliharaan (maintenance bond). Selain itu, kerja sama ini juga meliputi fasilitasi informasi, sosialisasi, edukasi literasi keuangan, penguatan manajemen usaha, dan pendampingan.
Kedua pihak juga membuka peluang kolaborasi dalam program kemitraan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Fasilitas ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan administratif dan kelayakan usaha, dengan tetap mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat.
Meskipun demikian, kesepakatan ini masih menjadi landasan umum dan belum disertai target jumlah penerima manfaat maupun nilai ekonomi yang akan dicapai. Dampaknya terhadap akses UMKM ke proyek pemerintah akan sangat bergantung pada tindak lanjut program dan implementasinya di lapangan.
Perkuat SDM Lewat Kolaborasi Pendidikan
Sementara itu, kerja sama dengan STKIP Paracendekia NW Sumbawa di bawah kepemimpinan Prof. H. Iwan Jazadi difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi generasi muda, inovasi pembelajaran, serta kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar.
Perguruan tinggi juga berpotensi berkontribusi melalui pengembangan pengetahuan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha lokal. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu membuka kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Menurut Bupati, penguatan UMKM perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar pertumbuhan usaha dapat mendorong produktivitas dan memperluas kesempatan kerja di daerah. Oleh karena itu, Pemkab Sumbawa mendorong agar kedua kerja sama tersebut ditindaklanjuti melalui program konkret dan berkelanjutan, termasuk pendampingan usaha, perluasan informasi mengenai layanan penjaminan, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Keberhasilan kolaborasi ini diharapkan dapat tercermin dari peningkatan kapasitas UMKM, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan terbukanya peluang usaha serta kesempatan kerja bagi masyarakat.
Komentar (0)