Jakarta, VIVA – Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam badan tersebut berisiko menormalisasi mekanisme yang tidak memberikan ruang memadai bagi suara Palestina.
Albanese menilai rencana Board of Peace memiliki persoalan mendasar karena dinilai berada di bawah pengaruh besar Amerika Serikat dan Israel. Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dapat membawa konsekuensi terhadap posisi diplomatik negara yang selama ini dikenal mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," kata Albanese dalam wawancara di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut muncul ketika pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai keterlibatan dalam Board of Peace. Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pembahasan tersebut masih ditangguhkan, mengulang posisi yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah.
Mengapa PBB Meminta Indonesia Mempertimbangkan Board of Peace?Salah satu persoalan yang disoroti Albanese adalah minimnya ruang keterwakilan Palestina dalam mekanisme Board of Peace. Sejumlah pakar hak asasi manusia sebelumnya juga mengkritik badan tersebut karena tidak memiliki perwakilan Palestina, meskipun dibentuk untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Palestina.
Albanese berpandangan, keberadaan sejumlah pejabat Palestina dalam struktur pemerintahan sementara belum cukup untuk menjamin bahwa rakyat Palestina memiliki suara yang memadai dalam menentukan masa depan mereka sendiri.
Ia juga menilai Israel secara hukum tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina.
Bagi Indonesia, persoalan tersebut menjadi perhatian karena selama ini pemerintah mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel terhadap Palestina. Keterlibatan dalam badan yang turut memiliki Israel sebagai anggota pun memunculkan kritik dari sejumlah kelompok di dalam negeri.
Albanese mengingatkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace berpotensi mengganggu hubungan dekat Indonesia dengan Palestina.
Komentar (0)